Otorita IKN Akan Ajukan Tambahan Anggaran Rp 3,5 T di 2024, untuk Apa Saja?

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono di Gedung DPR, Senin (21/8/2023). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mendapatkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024 sebesar Rp 434 miliar. Rencananya, OIKN akan mengajukan tambahan anggaran hingga Rp 3,5 triliun.

Kepala OIKN, Bambang Susantono menyebutkan, tahun lalu OIKN mendapatkan alokasi anggaran Rp 285 miliar, yang realisasi penyerapannya sebesar 95 persen atau Rp 271 miliar untuk 9 unit eselon 1.

"Kalau 2024 anggaran kami totalnya adalah Rp 434 miliar dan ini terbagi untuk semua kedeputian dan kesekretariatan, alokasi anggarannya hanya dua secara sederhana yaitu program pengembangan kawasan strategis Rp 202 miliar dan program dukungan manajemen Rp 231 miliar," jelasnya saat rapat Komisi II DPR, Senin (18/3).

Bambang menyebutkan, anggaran tersebut dipakai untuk OIK melakukan tugasnya yang tercantum dalam 4K, yaitu koordinasi, kolaborasi, komunikasi, dan konsolidasi bersama kementerian dan lembaga lain.

"Jadi kalau dilihat ya mungkin orang berpersepsi triliunan anggaran, tapi dari sisi kami sendiri untuk melakukan 4K tadi ini anggaran yang kami pakai sekitar Rp 434 miliar," imbuhnya.

Presiden Jokowi bersama para menteri menikmati sarapan sebelum memulai kegiatan groundbreaking di IKN. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Meski demikian, dia menyebut OIKN membutuhkan tambahan anggaran. Sebab, mulai tahun ini OIKN mulai menerima limpahan atau serah terima gedung dan infrastruktur yang sudah dibangun oleh kementerian lain.

"Kami mungkin dalam sesi terpisah nanti ingin mengajukan beberapa rencana tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola dari fasilitas infrastruktur sarana prasarana yang nanti diserahterimakan kepada kami dari kementerian dan lembaga lain," ujar Bambang.

Dalam bahan paparan yang ditampilkan, total rencana tambahan anggaran OIKN sebesar Rp 3.569.210.820.851 dan terbagi untuk beberapa kedeputian seperti Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp 457 miliar, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 57 miliar.

Kemudian, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp 864 miliar, lalu yang terbesar adalah untuk Deputi Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 2,17 triliun, dan Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar Rp 15 miliar.

Kebutuhan anggaran tersebut, lanjut Bambang, terutama dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah khusus (Pemdasus) yang sedang menunggu penerbitan Perpres pemindahan ibu kota.

"Maret ini kami berencana untuk mengajukan usulan tambahan untuk TA 2024 kemudian pada Mei nanti akan ada diskusi atau pembicaraan lebih lanjut bagaimana misalnya ada pemeliharaan bangunan yang sudah selesai, konstruksi gedung yang tidak atau belum dikerjakan oleh KL teknis, biaya penyelenggaraan pemerintah daerah," jelas Bambang.