Operator di Blok Tuna Kena Sanksi Gara-gara Rusia, Pemerintah Cari Mitra Baru

Ilustrasi kilang minyak Foto: Reuters/Todd Korol

Operator Blok Tuna, Premier Oil Tuna BV anak usaha Harbour Energy Group, menghadapi dampak sanksi Uni Eropa dan Inggris karena bermitra dengan perusahaan asal Rusia, Zarubezhneft.

BUMN Rusia saat ini memiliki 50 persen hak partisipasi di proyek migas lepas pantai yang terletak di kawasan Pulau Natuna tersebut. Sementara sisanya dipegang oleh Harbour Energy.

Dalam laporan keuangan tahun 2022 Harbour Energy, disebutkan akibat sanksi Uni Eropa, proyek tersebut mandek sejak pemerintah menyetujui rencana pengembangan (PoD) di Desember 2022.

"Kemajuan lebih lanjut dipengaruhi oleh sanksi Uni Eropa dan Inggris yang membatasi kemampuan kami sebagai operator untuk menyediakan layanan tertentu kepada mitra Rusia kami dalam kontrak Tuna," tulis manajemen di laporan keuangan, dikutip Jumat (17/3).

Perusahaan asal Inggris tersebut menyebutkan akan terus bekerja sama dengan Zarubezhneft untuk mencapai solusi untuk memajukan proyek di tahun 2023 ini.

Pemerintah Bakal Cari Mitra Baru

Menteri ESDM Arifin Tasrif di kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/3/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, buka suara mengenai sanksi Uni Eropa terhadap operator Blok Tuna. Dia memastikan proyek tersebut akan terus berjalan.

"Kita akan jalan terus, nanti kalau memang harus cari partnership baru ya kita akan dorong itu karena progresnya bagus, masa kalau progresnya bagus kita setop?" katanya di kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/3).

Arifin juga membuka kemungkinan bahwa proyek Kilang Tuban, kerja sama Pertamina dengan perusahaan migas asal Rusia lain yaitu Rosneft juga berpotensi kena sanksi.

"Ya pasti, lagi cariin solusi bagaimana supaya bisa mengatasi dampak ini, supaya proyeknya bisa jalan, karena proyek ini strategis buat kita," pungkas dia.