Menteri LHK Tegaskan Blok Warim Belum Bisa Dikelola, Ini Sebabnya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar menghadiri acara Forum Group Discussion Penemuan Spesies Baru Tumbuhan dan Satwa Liar di Kementerian LHK, Jakarta, Senin (21/8). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, menanggapi nasib harta karun minyak dan gas bumi (migas) raksasa di Papua, Blok Warim, yang areanya tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz.

Siti mengakui Blok Warim merupakan wilayah konservasi dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto sudah mengajukan dispensasi kepada Kementerian LHK untuk bisa mengelola area tersebut.

"Kan ini wilayah konservasi. Sudah pernah diusulkan, tapi belum formal oleh Pak Dwi SKK Migas," ujarnya kepada awak media di Hotel Bidakara, Rabu (18/10).

Dia menegaskan, Kementerian LHK belum bisa memberikan restu atau perizinan atas eksplorasi Blok Warim, sebelum adanya pembahasan lebih rinci dengan pihak SKK Migas.

"Belum dong, kan harus dibahas dulu, itu kan kawasan konservasi harus ada prosedurnya," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, Cekungan Warim mengandung potensi cadangan minyak yang sangat besar mencapai 25,96 miliar barel minyak dan potensi cadangan gas bumi sebesar 47,37 triliun cubic feet (TCF).

Harta karun migas raksasa di tanah Papua itu sempat dikelola ConocoPhillips, namun perusahaan memutuskan untuk hengkang pada tahun 2015 lalu. Sehingga saat ini statusnya adalah open area.

Ilustrasi pertambangan migas Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

Sebelumnya, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, mengatakan pada dasarnya hanya 9 persen area cekungan Warim yang tumpang tindih dengan Taman Nasional Lorentz. Saat ini pihaknya sedang melakukan kajian lanjutan terkait potensi di area tersebut.

"Blok Warim itu hanya 9 persen areanya yang overlap. Oleh karena itu saat ini sedang studi bagaimana upaya untuk bisa mendapatkan data yang lebih akurat mengenai potensi Warim itu," kata Dwi saat konferensi pers kinerja hulu migas semester I 2023, Selasa (19/7).

Dengan begitu, lanjut Dwi, mayoritas area Cekungan Warim masih bisa dikelola. Namun, pihaknya belum bisa memberikan informasi lanjutan karena masalah keamanan di lapangan membuat kajian berlangsung lama.

Sementara itu, Kepala Divisi Eksplorasi, Lingkungan Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Sunjaya Eka Saputra, menuturkan penemuan harta karun migas tersebut terjadi sebelum penentuan status taman nasional.

"Sudah kita kirim surat ke KLHK untuk bisa diberikan dispensasi, toh tidak semuanya, hanya ada 1-2 area saja yang prospeknya itu masuk ke area Lorentz," jelasnya saat diskusi media di SKK Migas, Rabu (17/5).