Menhub soal Pencopotan Direksi Garuda: Harus Ada Pengganti Secepatnya
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri BUMN Erick Thohir mencopot 5 direksi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) yang dinilai terlibat dalam penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda lipat premium Brompton melalui pesawat Airbus A330-900 Neo milik Garuda.
ADVERTISEMENT
Selain eks Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara, 4 direktur BUMN penerbangan itu juga turut dicopot. Termasuk di antaranya Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto dan Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa.
Terkait hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, jabatan Direktur Teknik dan Layanan dan Direktur Operasi Garuda harus segera diisi. Sebab, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan.
"Kalau kita melihatnya dari satu ketentuan bahwa pertama maskapai harus ada penanggung jawab khususnya dua, direktur operasi dan SM (safety and maintenance). Dalam hal pencopotan maka harus ada penggantinya secepatnya secara langsung," kata Budi Karya saat ditemui di Tol Layang Japek, Bekasi, Minggu (8/12).
Berdasarkan Pasal 42 bagian D Undang-Undang (UU) Penerbangan, operator pesawat udara harus memiliki struktur organisasi paling sedikit di bidang operasi, perawatan, keselamatan dan jaminan kendali mutu. Jika tidak, maskapai itu tak bisa beroperasi.
ADVERTISEMENT
Namun, Budi Karya menambahkan, pihaknya yakin keamanan dan keselamatan penerbangan Garuda Indonesia saat ini tetap terjaga. Ia menilai, Garuda sudah punya sumber daya manusia yang andal untuk memastikan hal-hal itu.
"Saya pikir suatu korporasi sebesar Garuda banyak sekali tenaga maintenance dan tenaga operasi yang piawai. Menurut hemat saya tidak akan ada masalah," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pengamat kebijakan publik yang juga pelanggan setia Garuda Indonesia, Agus Pambagyo, mempertanyakan jaminan keselamatan penerbangan Garuda.
"Sebagai protes pribadi, saya membatalkan penerbangan saya dengan GA. Tidak ada yang boleh bermain-main dengan keselamatan penerbangan. Membiarkan GA tetap beroperasi tanpa pejabat-pejabat di atas (direktur teknik dan direktur operasi) merupakan pelanggaran UU Penerbangan dan CASR ICAO," tegas Agus.
ADVERTISEMENT
Agus menekankan, keselamatan dan keamanan penerbangan harus dijamin. Pemerintah harus bertanggung jawab agar penumpang Garuda Indonesia tak dirugikan.
"Menurut saya ini keputusan ceroboh pemerintah membiarkan GA tetap beroperasi tanpa ada 2 pejabat tertinggi yang paling bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan penerbangan," tutupnya.
