KemenPANRB Usul Tambahan Anggaran Rp 65,1 Miliar di 2021, Buat Apa Saja?

Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) mengusulkan tambahan anggaran Rp 65,1 miliar untuk tahun depan. Sehingga total anggaran belanja yang diajukan tahun depan mencapai Rp 298,1 miliar.

Sekretaris KemenPANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk kegiatan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, Pengawasan, Deputi SDM Aparatur, Deputi Pelayanan Publik, dan untuk kegiatan program dukungan manajemen.

Secara rinci, usulan penambahan anggaran untuk program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar Rp 27,6 miliar menjadi Rp 121,05 miliar. Selain itu usulan penambahan program dukungan manajemen sebesar Rp 37,4 miliar menjadi Rp 177,07 miliar.

“Untuk penambahan program dukungan manajemen meliputi Deputi bidang Reformasi Birokrasi memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp 11 miliar, Deputi bidang SDM sekitar Rp 5 miliar, Deputi bidang Pelayanan Publik Rp 11,4 miliar,” ujar Dwi saat raker dengan Komisi II DPR RI, Rabu (23/9).

Ilustrasi uang rupiah Foto: Maciej Matlak/Shutterstock

Untuk dukungan manajemen tersebut meliputi tambahan anggaran di Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Kerja sama sebesar Rp 1,1 miliar, Biro SDM dan Umum tambahan Rp 35,4 miliar, Inspektorat Rp 320 juta, dan Staf Ahli Rp 614,4 juta.

Dia melanjutkan, arah kebijakan dan kegiatan prioritas KemenPANRB di 2021 yakni mulai dari reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, implementasi sistem merit, dan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Pemerintah juga akan melakukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, serta peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.

Adapun realisasi belanja KemenPANRB hingga 22 September mencapai Rp 113,35 miliar. Capaian ini sebesar 61,36 persen dari pagu anggaran tahun ini yang sebesar Rp 184,75 miliar.

Program pendayagunaan dan ASN dan reformasi birokrasi realisasinya sudah mencapai Rp 30,82 miliar atau sudah 52,57 persen dari pagu anggaran Rp 58,62 miliar. Sementara realisasi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya mencapai Rp 82,53 miliar atau sudah terserap 65,44 persen dari pagu anggaran Rp 122,12 miliar.