Kemendes PDTT Dapat Rp 2,76 T di 2024, Garap Desa Wisata hingga Perbaikan Jalan

28 November 2023 11:28 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Foto: Kemendes PDTT
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Foto: Kemendes PDTT
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat pagu anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp 2,76 triliun.
ADVERTISEMENT
Anggaran tersebut terdiri dari alokasi untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 667 miliar dan program daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi sebesar Rp 2,09 triliun
"Pagu alokasi tahun anggaran 2024 untuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu total Rp 2,76 triliun. Ini sudah agak turun dibanding pagu alokasi tahun anggaran 2023," kata Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat Raker dengan Komisi V DPR RI, Selasa (28/11).
Abdul memaparkan, program prioritas Kemendes PDTT pada 2024 adalah di sektor sarana prasarana desa wisata senilai Rp 24,6 miliar, kemudian untuk pengendalian penggunaan dana desa sebesar Rp 4,5 miliar.
Berikutnya ada program Pasar Prukades di Kawasan Perdesaan sebesar Rp 3,34 miliar, program peningkatan akuntabilitas sosial dan kompetensi masyarakat Rp 60 miliar, serta perbaikan jalan di kawasan perdesaan Rp 1,76 miliar.
ADVERTISEMENT
"Output prioritas tahun 2024 bisa dicermati dan didalami sebagaimana kita laporkan lengkap sebagaimana di lampiran laporan kami," kata dia.
Selain itu ada juga program yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp 337,55 miliar, terdiri dari program transformasi kampung terpadu (TEKAD) International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebesar Rp 132 miliar, dan program penguatan pemerintah dan pembangunan desa (P3PD) oleh World Bank sebesar Rp 205,5 miliar.
"Ini khusus daerah Indonesia Timur, Papua Maluku, NTT, Maluku Utara, Papua Barat. Ada 3 wilayah, beberapa provinsi karena Papua menjadi banyak," pungkasnya Abdul Halim.