Jokowi: Negara Lagi Butuh Dolar AS

Ilustrasi dana asing. (Foto: Pixabay/geralt)

Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7). Kesempatan tersebut digunakan Jokowi untuk membicarakan sejumlah kebijakan, terutama yang berkaitan dengan penerimaan devisa negara. Jokowi tak menampik bahwa saat ini Indonesia membutuhkan banyak devisa negara.

"Situasi negara saat ini butuh dolar karena itu saya minta seluruh K/L (Kementerian/Lembaga) betul-betul serius tidak ada main-main menghadapi ini. Saya enggak mau lagi bolak-balik rapat tapi implementasi enggak berjalan baik," tegas Jokowi.

Ada beberapa kebijakan yang sudah diperintahkan Jokowi untuk mengamankan devisa negara. Misalnya dengan menerapkan penggunaan biodiesel 20 persen untuk sektor non PSO (Public Service Obligation). Kebijakan ini dianggap Jokowi mampu menghemat dolar AS yang selama ini dikeluarkan untuk impor BBM.

Presiden Joko Widodo (tengah) di Istana Negara. (Foto: Setkab.go.id)

"Saya minta mandatori pemakaian biodiesel segera dijalankan. Saya minta update-nya karena data yang saya terima berpotensi menghemat besar sekali," sebutnya.

Sedangkan kebijakan lain yang diminta adalah menekan impor belanja barang pemerintah yang dianggap tidak penting. Lalu mendorong industrialisasi di dalam negeri hingga menggenjot ekspor dengan merekatkan hubungan dagang antar negara.

"Kalau ada hambatan perdagangan saya minta segera selesaikan," tekan Jokowi.

Hadir pada rapat terbatas pagi ini, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menkopolhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Mensesneg Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri KLHK Siti Nurbaya.

Selain para menteri, terlihat juga hadir Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Dirut PLN Sofyan Basir, dan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi