Jokowi Minta Menteri Basuki Renovasi 32 Pasar dan Stasiun Sepak Bola

Presiden Jokowi bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti melakukan peninjauan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari saat peresmian di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/2/2024). Foto: Arnas Padda/ANTARA FOTO

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan instruksi dari Presiden Jokowi mengenai prioritas utama program infrastruktur tahun 2024. Ada sejumlah program yang bersifat directive atau arahan langsung dari Jokowi.

“Untuk tahun 2024, fokus programnya adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang menjadi direktif presiden (salah satunya) pasar,” kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senin (1/4).

Beberapa program yang disebut arahan langsung Presiden Jokowi, mencakup renovasi 32 pasar hingga stadion sepak bola. Sebagian dari 32 pasar tersebut merupakan hasil kunjungan kerja Jokowi.

“Stadion ada 22 stadion yang salah satunya kami tinjau di Pamekasan (Madura). MU, Madura United,” ujarnya.

Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan sepak bola Grup A Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (23/12/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Basuki menyebut instruksi Jokowi lainnya adalah jalan daerah, air minum, serta air limbah. Ia bilang, melihat keberhasilan inpres jalan daerah, Jokowi menyetujui inpres tersebut dijalankan guna mempercepat sambungan rumah tangga.

Sesuai arahan Jokowi, prioritas utama program tahun ini yaitu menuntaskan seluruh pekerjaan konstruksi yang ditargetkan selesai pada semester I 2024. Meski demikian, ada beberapa pengecualian untuk sejumlah proyek.

Beberapa program konstruksi yang dikecualikan, antara lain pembangunan Bendungan Cibeet, Cijurey, Karangnongko di Jawa Barat, Bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, Bendungan Cabean di Jawa Tengah hingga Jalan Lingkar Nias di Sumatera Utara.

“Baru dilaksanakan pada akhir 2023, sehingga sebagian bisa diselesaikan tahun 2025. Ini pun harus mendapat persetujuan Menteri Sekretaris Negara,” terang Basuki.