Investasi Hilirisasi Sentuh Rp 75,8 T, Bahlil Pastikan Jadi Prioritas Prabowo
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mencatat realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp 75,8 triliun sepanjang Januari-Maret 2024 alias kuartal I 2024.
ADVERTISEMENT
Bahlil mengatakan, investasi di industri hilirisasi memberikan kontribusi sekitar 18,9 persen dari total realisasi investasi di kuartal I 2024 sebesar Rp 401,5 triliun.
"Dari total investasi kita Rp 401,5 triliun, data hilirisasi adalah Rp 75,8 triliun atau setara dengan 18,9 persen dari total realisasi kuartal pertama," ujarnya saat konferensi pers realisasi investasi kuartal I 2024, Senin (29/4).
Bahlil merinci, investasi di sektor hilirisasi mineral mencakup pembangunan smelter sebesar Rp 43,2 triliun, terdiri dari nikel Rp 33,4 triliun, tembaga Rp 8,4 triliun, dan bauksit Rp 1,4 triliun.
Kemudian, investasi sektor kehutanan yakni industri pulp and paper mencapai Rp 113,3 triliun, sektor pertanian yakni industri CPO atau oleochemical sebesar Rp 11,1 triliun.
ADVERTISEMENT
"Petrochemical Rp 7,4 triliun, ekosistem kendaraan listrik Rp 0,8 triliun, jadi total realisasi investasi hilirisasi Rp 75,8 triliun," kata Bahlil.
Bahlil memastikan program hilirisasi yang digencarkan pemerintahan Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Presiden terpilih Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan kalau kita ikuti ceramah dan gagasan presiden terpilih selalu mengedepankan hilirisasi adalah bagian terpenting yang akan menjadi prioritas yang akan dilanjutkan, karena temanya adalah berkelanjutan," tuturnya.
Adapun Bahlil mencatat realisasi investasi periode Januari-Maret 2024 alias kuartal I 2024 mencapai Rp 401,5 triliun. Capaian tersebut baru 32,4 persen dari target rencana strategis (renstra) di tahun 2024 yakni sebesar Rp 1.239,3 triliun, dan 24,3 persen dari target Jokowi sebesar Rp 1.650,0 triliun.
ADVERTISEMENT
Bahlil masih optimistis target investasi yang ditentukan Jokowi sebesar Rp 1.650 triliun itu bisa tercapai tahun ini jika kepastian hukum masih berjalan baik dan konflik geopolitik di Rusia-Ukraina tidak terus melebar.
"Kami khawatirkan itu persoalan Timur Tengah, karena itu berdampak sangat luar biasa terkait harga minyak dan akan berdampak ke nilai tukar rupiah dan itu dampaknya pasti ke persoalan investasi karena biaya produksinya pasti jauh lebih tinggi sehingga mereka berpotensi wait and see," pungkasnya.