Inilah Kegiatan Luhut di Hari Kedua Sebagai Menteri KP Gantikan Edhy Prabowo

Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Facebook/@Luhut Binsar Panjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan menjalankan tugas sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Ad Interim di hari kedua, setelah penunjukannya untuk menggantikan Edhy Prabowo, terhitung sejak Rabu (25/11) malam.

Pada hari pertama, Kamis (26/11), dia menggelar pertemuan dengan Sekjen KKP, Antam Novambar dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), TB. Haeru Rahayu. Hari berikutnya yakni Jumat (27/11), Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi itu memimpin pertemuan dengan sembilan pejabat eselon I di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam pertemuan itu, Luhut selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim, menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2021 kepada para pejabat eselon I KKP tersebut. Dia menjelaskan alasan penyerahan DIPA 2021 sebelum tahun berjalan, yakni untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, sesuai tema rencana kerja pemerintah tahun 2021.

"Pagu anggaran KKP sebesar Rp6,65 triliun. Inilah menjadi penggerak roda ekonomi, sehingga harus dilaksanakan pada Januari 2021," kata Luhut dalam keterangan tertulis, dikutip kumparan Sabtu (28/11).

Dari total Rp 6,65 triliun tersebut, rincian pagu anggaran masing-masing unit kerja eselon I yaitu Ditjen Perikanan Tangkap Rp 763,577 miliar; Ditjen Perikanan Budidaya Rp 1,21 triliun; dan Ditjen PSDKP Rp 1,07 triliun. Kemudian, Ditjen PDSPKP Rp 431,7 miliar; Ditjen PRL Rp 455,35 miliar; BRSDMKP Rp 1,52 triliun; BKIPM Rp 603,71 miliar; Setjen Rp 497,64 miliar; dan Itjen Rp 86,76 miliar.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di dalam Kantor Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Jumat (27/11). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

"Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021, semua pedoman maupun petunjuk pelaksanaan kegiatan agar diselesaikan terutama yang menyangkut kegiatan bantuan pemerintah untuk masyarakat dan pemerintah daerah, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa agar dapat dilakukan sedini mungkin," tegas Luhut.

Luhut yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi itu meminta semua pegawai KKP untuk tidak ragu dalam bekerja. Ia juga mengaku terbuka dan siap mendengar bila ada persoalan yang dihadapi para pegawai.

"Saya minta tidak boleh ada yang ragu dalam bekerja, karena kita bekerja untuk Republik. Sekarang saya yang bertanggung jawab di sini. Saya minta kalian kembali bekerja dengan baik, kalau ada masalah laporkan ke saya," imbuh Menteri KP Ad Interim itu.

Usai penyerahan DIPA, Luhut langsung menggelar rapat dengan para pejabat eselon I KKP. Menteri Luhut ingin memastikan program kerja di KKP tidak terhenti.

"Tadi, saya rapat pertama dengan eselon I untuk memastikan tidak ada pekerjaan yang terhenti," ujar Luhut.

Total Satuan Kerja Pengelola APBN KKP Tahun 2021 berdasarkan kewenangannya sebanyak 397 satker yang terdiri dari satker pusat sebanyak 11 satker; satker UPT sebanyak 150 satker; satker dekonsentrasi sebanyak 203 satker; dan satker tugas perbantuan sebanyak 33 satker. Sedangkan total jumlah DIPA KKP Tahun 2021 sebanyak 406 DIPA yang terdiri atas DIPA induk sebanyak 9 dokumen dan DIPA petikan sebanyak 397 dokumen.