IMF Setujui Tambahan Pinjaman Rp 129 Triliun untuk Mesir

Ilustrasi IMF Foto: Reuters

International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional menyetujui tambahan pinjaman dana untuk Mesir sebesar USD 5 miliar atau sekitar Rp 129 triliun (kurs Rp 16.239 per dolar AS).

"Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya akan meningkatkan program pinjamannya dengan Mesir sebesar USD 5 miliar, karena bank sentral membiarkan pound anjlok dan mengatakan akan mengizinkan mata uang diperdagangkan secara bebas," tulis laporan Reuters, Selasa (23/4).

Lebih lanjut, perjanjian baru ini merupakan tambahan dari pinjaman fasilitas dana sebelumnya senilai USD 3 miliar pada Desember 2023 lalu. Dengan durasi pinjaman 46 bulan.

Mesir juga mencari pinjaman terpisah dari Fasilitas Ketahanan dan Keberlanjutan IMF. Perdana Menteri Mesir, Mostafa Madbouly mengatakan bahwa pinjaman tersebut akan berjumlah USD 1,2 miliar. Namun kepala misi IMF di Mesir, Ivana Vladkova Hollar, mengatakan diskusi mengenai permintaan tersebut akan dilanjutkan secara terpisah.

Vladkova Hollar mengatakan, IMF tidak mengupayakan pemurahan spesifik terhadap pound. Namun untuk bergerak secara berkelanjutan menuju nilai tukar yang ditentukan oleh pasar terpadu.

“Jadi dalam kerangka ini, Anda tidak hanya akan mengamati devaluasi, namun Anda akan mengamati pergerakan dua arah dalam nilai tukar seiring pergerakannya sebagai respons terhadap kondisi ekonomi,” katanya.

IMF mengatakan dalam sebuah pernyataan, mereka telah mencapai kesepakatan dengan Mesir mengenai kebijakan yang diperlukan untuk menyelesaikan tinjauan pertama dan kedua yang tertunda dalam program tersebut, yang dapat membuka pencairan dana yang harus mendapat persetujuan dari dewan eksekutif IMF.

“Paket kebijakan yang komprehensif bertujuan untuk menjaga keberlanjutan utang, memulihkan stabilitas harga, dan mengembalikan sistem nilai tukar yang berfungsi dengan baik, sambil terus mendorong reformasi struktural yang mendalam untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang didorong oleh sektor swasta,” kata IMF dalam sebuah pernyataan.

Diskusi kebijakan mencakup komitmen terhadap nilai tukar mata uang yang fleksibel, pengetatan moneter dan konsolidasi fiskal, belanja sosial untuk melindungi kelompok rentan, dan reformasi untuk menghilangkan hak istimewa bagi badan usaha milik negara yang semuanya merupakan pilar dari program awal.

"Kesepakatan tersebut juga mencakup kerangka kerja baru untuk memperlambat belanja infrastruktur termasuk proyek-proyek yang sejauh ini beroperasi di luar pengawasan anggaran rutin," ungkap IMF.