Erick Thohir Minta PMN Rp 57,8 T di 2024-2025: Paling Banyak untuk Hutama Karya

Menteri BUMN Erick Thohir usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI terkait progres penanganan masalah PT Garuda Indonesia di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (25/1/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir meminta persetujuan dari Komisi VI DPR RI terkait usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 dan 2025 senilai Rp 57,8 triliun. Rinciannya, PMN 2024 sebesar Rp 13,6 triliun dan tahun 2025 senilai Rp 44,2 triliun.

"Kita terus dorong penyehatan dan di tahun 2024 ini kita memang ada cadangan pembiayaan investasi yang kita dorong senilai Rp 13,6 triliun. Dan mohon atas PMN yang diusulkan ini dapat dilakukan pendalaman oleh Komisi VI DPR beserta seluruh jajarannya," ujarnya dalam Rapat Komisi VI DPR di jakarta, Selasa (19/3).

Adapun PMN yang diusulkan pada tahun 2024 di antaranya yaitu, Kereta Api Indonesia (KAI) pengajuannya senilai Rp 2 triliun untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru.

Hutama Karya pengajuannya sebesar Rp 1,6 triliun untuk penyelesaian ruas tol Palembang - Betung. Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan.

Kemudian Pelayanan Nasional Indonesia (PELNI) Rp 3 triliun untuk pembelian 3 kapal penumpang untuk rute perintis. Industri Kereta Api senilai Rp 2 triliun pengajuannya untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi.

"ID FOOD senilai Rp 1 triliun untuk penguatan permodalan. Dan Bahana PUI senilai Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan penjaminan KUR Rp 3 triliun dan itu totalnya Rp 13,6 triliun," ujarnya

Menteri BUMN Erick Thohir rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (4/12/2023). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Sementara untuk tahun 2025 PMN yan diusulkan pada APBN senilai Rp 44,2 triliun. Di antaranya untuk Hutama Karya penggunaan dana senilai Rp 13,8 triliun. Dana tersebut digunakan untuk melanjutkan pembangunan JTTS fase 2 dan 3.

Selanjutnya, ASABRI senilai Rp 3,6 triliun untuk perbaikan modal. PLN senilai Rp 3 triliun untuk program listrik desa.

Kemudian Bahana PUI senilai Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan KUR. PELNI sebesar Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru. Biofarma senilai Rp 2,2 triliun. Dana tersebut digunakan untuk fasilitas capex baru. Selanjutnya, Adhi Karya senilai Rp 2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja - Bawen dan Solo - Jogja.

"Wijaya Karya untuk perbaikan struktur permodalan Rp 2 triliun. LEN Industri untuk penyehatan keuangan Rp 2 triliun. Dana Reksa untuk pengembangan usaha Rp 2 triliun," kata Erick.

Adapun untuk Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 1,8 triliun. Dana tersebut untuk penggunaan Trainset Baru Penugasan Pemerintah. ID FOOD untuk modal kerja dan investasi program CPP senilai Rp 1,6 triliun.

PT PP senilai Rp 1,56 triliun untuk penyelesaian proyek Jogja - Bawen dan KIT Subang. Sementara Perum DAMRI untuk penyediaan bus listrik senilai Rp 1 triliun. Perumnas sebesar Rp 1 triliun untuk untuk restrukturisasi dan penyelesaian persediaan. Terakhir INKA Rp 976 miliar untuk pembuatan kereta KRL.

"Kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan dari program yang sedang kita dorong ini sudah bisa di data sejak tahun ini untuk tahun depan," tegasnya.