Edhy Prabowo: Saya Tinggal Meneruskan Kebijakan Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Edhy Prabowo sudah resmi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju. Dia menyatakan warisan kebijakan dari Susi Pudjiastuti sudah cukup bagus dan tinggal diteruskan saja.

"Ini tinggal meneruskan (kebijakan Susi Pudjiastuti)," ujar Edhy Prabowo saat ditemui di Gedung Mina Bahari IV, Kantor Pusat KKP, Jakarta, Rabu (23/10).

Dia bilang bahwa tugas utamanya sekarang dari Jokowi adalah menjalin komunikasi dengan nelayan. Tugas lainnya adalah menggenjot produksi sektor perikanan budi daya. Edhy Prabowo menyatakan bahwa dia akan melibatkan berbagai elemen di lingkungan KKP untuk mendukung kinerjanya.

"Tadi ada pertanyaan-pertanyaan alat tangkap dan lain-lain, yang baik-baik di masa Ibu Susi kita teruskan, yang kurang baik kita perbaiki,” sebutnya.

Foto Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di acara Sertijab di KKP, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Sebagai catatan, Susi Pudjiastuti mengeluarkan banyak kebijakan saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan yang diambil terutama menyangkut pemberantasan praktik illegal fishing yang berdampak positif pada sektor perikanan di Indonesia.

Keberhasilan pertama adalah naiknya daya beli nelayan atau Nilai Tukar Nelayan (NTN). Dari kurun waktu 2014 hingga 2018, NTN terus meningkat yaitu 104,63 di 2014, 106,14 di 2015, 108,24 di 2016, 109,86 di 2017, dan 113,28 di tahun 2018. Kebijakan yang diambil Susi Pudjiastuti agar daya beli nelayan naik adalah menutup total investasi penangkapan ikan asing. Hal ini diatur dalam Perpres 44 tahun 2016 mengatur tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka.

Kebijakan ini juga terbukti menaikkan angka konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Di tahun 2015 angka konsumsi ikan 41,11 kg per kapita per tahun meningkat menjadi 43,94 kg per kapita per tahun di 2016, 47,34 kg per kapita per tahun di 2017, dan 50,69 kg per kapita per tahun di tahun 2018. Capaian konsumsi ikan yang terus meningkat membuktikan bahwa akses masyarakat mengkonsumsi ikan semakin mudah dan murah.

Sementara itu, jumlah setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di era Susi Pudjiastuti juga sangat baik. Sejak Susi Pudjiastuti memberlakukan moratorium kapal tahun 2014 lalu, hasilnya memang baru terlihat di 2016 dimana PNBP Perikanan yang didapat mencapai Rp 362,12 miliar. Di tahun selanjutnya, PNBP Perikanan bahkan melesat hingga Rp 491,03 miliar. Di tahun 2018, realisasi PNBP Perikanan masih cukup tinggi yaitu Rp 448,5 miliar.

Capaian ini cukup tinggi jika dibandingkan PNBP Perikanan dalam kurun waktu 2010-2014. Padahal di kurun waktu tersebut, kapal asing masih bebas berkeliaran dan menangkap ikan di wilayah laut Indonesia. Harusnya, jumlah PNBP Perikanan yang diterima lebih besar.

Selain PNBP Perikanan, Susi Pudjiastuti juga terus menggenjot kinerja penerimaan pajak sektor perikanan. Hasilnya, dari tahun ke tahun terus tumbuh. Di tahun 2014 angkanya sebesar Rp 851 miliar. Tumbuh di 2015 sebesar Rp 1,14 triliun, 2016 Rp 1,06 triliun, 2017 Rp 1,3 triliun, 2018 Rp 1,6 triliun, dan 2019 Rp 1,3 triliun (per Agustus 2019).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di acara Sertijab di KKP, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Tingginya angka PNBP dan pajak perikanan disokong oleh semakin meningkatnya produksi perikanan khususnya perikanan tangkap. Di tahun 2014 angkanya 6 juta ton. Lalu tumbuh di 2015 menjadi 6,2 juta ton, sedikit menyusut di 2016 menjadi 6,1 juta ton, kembali tumbuh di 2017 menjadi 6,4 juta ton, dan 2018 menjadi 6,7 juta ton. Ini terjadi karena pemerintah melarang total praktik transshipment atau bongkar muat ikan di tengah laut.

Untuk angka ekspor produk perikanan juga cukup baik. Di 2014, ekspor produk perikanan mencapai USD 4,64 miliar. Kemudian di 2015 sedikit menurun menjadi USD 3,94 miliar. Angkanya kembali naik menjadi USD 4,17 miliar di 2016, dan USD 4,52 miliar di 2017.

Terakhir, Susi Pudjiastuti juga dikenal ketegasannya memberantas praktik illegal fishing. Buktinya, dalam kurun waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sudah 488 kapal illegal fishing yang ditenggelamkan. Negara asal kapal yang paling banyak ditenggelamkan adalah Vietnam dengan 276 kapal dan Filipina dengan 90 kapal.