Disebut Bisa Jadi Pendongkrak Ekonomi RI, Apa yang Dimaksud KEK?

KEK Sanur. Foto: Kementerian BUMN

Pemerintah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mempercepat pembangunan ekonomi yang merata. KEK di berbagai wilayah dapat membantu mempercepat perkembangan daerah melalui pusat pertumbuhan ekonomi baru.

KEK merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Untuk meningkatkan daya saing investasi, khususnya Foreign Direct Investment (FDI), pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan yang ultimate, baik berupa fasilitas fiskal maupun non fiskal.

Sudah ada 20 KEK yang tersebar di Indonesia dari Sumatera hingga Papua, terdiri dari 10 KEK Industri dan 10 KEK Pariwisata, yaitu KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Batam Aero Technic, KEK Galang Batang, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Sorong, KEK Bitung, KEK Palu, KEK MBTK, KEK Nongsa, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, KEK Morotai, KEK Likupang, KEK Mandalika, KEK Kura-Kura Bali, KEK Sanur, dan KEK Singhasari.

data sebaran 20 KEK di Indonesia. dok. Dewan Nasional KEK

Sementara untuk di tahun ini saja, investasi KEK sudah mencapai Rp 62,9 triliun, lebih tinggi dari target sebesar Rp 62,2 triliun. Serta berhasil menyerap sekitar 59.478 tenaga kerja pada 2023.

Adapun melalui Undang-Undang Cipta Kerja, KEK didorong untuk mampu membangun nilai tambah melalui sektor jasa, dan tidak terbatas pada penguasaan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diwujudkan dengan pengembangan KEK Kesehatan, KEK Pendidikan, KEK Ekonomi Digital dan KEK Maintenance Repair and Overhaul.

KEK awalnya mulai dikembangkan tahun 2009 sebagai pengembangan dari berbagai jenis kawasan ekonomi di periode-periode sebelumnya seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Pada kawasan ekonomi sebelumnya, inisiasi pembentukannya dilakukan oleh pemerintah, sehingga membutuhkan alokasi APBN yang cukup besar.

fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah untuk KEK. dok Dewan Nasional KEK

Berbeda dengan pendahulunya, KEK dikembangkan secara bottom up, pemerintah memberikan keleluasaan bagi pihak swasta dan Badan Usaha Milik Pemerintah untuk menginisiasi pembentukan KEK baik dari segi penentuan lokasi maupun sektor yang hendak dikembangkan.

Sebagai salah satu kebijakan strategis pemerintah, KEK diberikan fasilitas dan kemudahan, baik berupa fasilitas fiskal berupa tax holiday dan tax allowance, PPN tidak dipungut, kepabeanan dan cukai, penangguhan bea masuk, dan lainnya; serta fasilitas non fiskal seperti kemudahan perizinan, peraturan khusus di bidang ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, dan lainnya.

Keberadaan KEK telah memberikan dampak ekonomi di berbagai bidang, mulai dari serapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, pemberdayaan UMKM, peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan PDRB daerah dari aktivitas usaha di KEK, hingga terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru di wilayah.