Dirut WIKA Pede Istana Negara dan Jalan Tol IKN Selesai Dibangun Agustus 2024

Logo perusahaan konstruksi milik negara Wijaya Karya (Wika). Foto: AP Photo/Dita Alangkara

Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Agung Budi Waskito, optimistis kontrak-kontrak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dikerjakan perseroan selesai dibangun pada Agustus 2024.

Adapun proyek IKN yang dikerjakan WIKA antara lain gedung Istana Negara dan Jalan Tol Kariangau-Sp Tempadung.

“Dari segi material, dari segi sumber daya orang, dari segi metode semua sudah tertangani. Kami optimis di bulan Agustus kontrak-kontrak di IKN selesai Agustus tahun depan,” kata Agung dalam Public Expose Live 2023, Senin (27/11).

Wijaya Karya mencatat progres jalan tol IKN Kariangau-Sp Tempadung mencapai 51,26 persen per Oktober 2023 dengan nilai kontrak Rp 62,46 miliar. Jalan tol tersebut merupakan akses menuju Kawasan inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang membentang sepanjang 7,3 km.

WIKA juga turut serta dalam pembangunan Istana Negara IKN. Progres pembangunan mencapai 31,02 persen dengan nilai kontrak Rp 543,49 miliar. Istana Negara akan menjadi tempat tinggal, kantor resmi, serta tempat acara kenegaraan presiden di IKN.

“Kalau capex IKN belum ada investasi. Di IKN kita berkontribusi sebatas pada kontraktor, semua biaya dari pemerintah PUPR. Tidak ada capex khusus di IKN,” ujar Agung.

Hingga September 2023, WIKA sedang mengerjakan 126 proyek di seluruh titik Indonesia. Dari 126 proyek tersebut, 29 persen dari total proyek merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) atau sebanyak 37 kontrak.

“Dari 126 proyek tersebut, kami hanya mengambil 6 proyek yang saat ini merupakan proyek-proyek signature yang dikerjakan oleh perseroan,” imbuh Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya.

Target nilai kontrak baru di tahun 2024 berpotensi mencapai Rp 25-27 triliun. Mahendra membeberkan nilai kontrak untuk tahun depan masih terus dievaluasi.

“Target kontrak baru tahun depan, tahun politik biasanya perusahaan konstruksi memiliki cycle perlambatan karena menunggu hasil pemilu. Kita masih mengevaluasi besaran nilainya, kemungkinan sama dengan tahun ini Rp 25-27 triliun untuk bisa menjadi target,” lanjut Mahendra.