Demokrat: Ide Pansus Jiwasraya Jangan Kayak Century, Banyak Politisnya

2 Februari 2020 14:38 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron Foto: Ricad Saka/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron Foto: Ricad Saka/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terus bergulir. Tidak hanya menyangkut nasabah, kasus tersebut juga menimbulkan perdebatan di DPR mengenai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang menangani Jiwasraya.
ADVERTISEMENT
“Pada awalnya Jiwasraya ini muncul di awal tahun 2020 atau di akhir 2019, telah dinyatakan gagal bayar. Inikan semuanya berteriak Pansus, semua fraksi-fraksi berteriak Pansus, semua partai berteriak Pansus,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron saat diskusi SBY Bicara Jiwasraya di Upnormal Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (2/2).
Saat ini, sudah ada Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk di Komisi VI DPR. Herman tidak menampik memang di DPR belum satu suara dalam membentuk Pansus Jiwasraya.
Untuk itu, Herman meminta semua pihak memahami duduk permasalahan Jiwasraya salah satunya melalui catatan yang dituliskan mantan Presiden SBY. Sehingga, kalau dibentuk Pansus jangan sampai penuh politik seperti saat Pansus Bank Century.
“Oleh karenanya, di dalam tulisan Pak SBY itu menginginkan, meluruskan, jangan sampai terjadi seperti dulu pansus Bank Century, lebih banyak politisnya. Ayo kita arahkan, Demokrat secara tegas oleh Ketua Umum kami diarahkan untuk bisa di dalam secara objektif terhadap objek yang memang sekarang memang menjadi persoalan,” ujar Herman.
ADVERTISEMENT
Partai Demokrat juga meminta agar ada keterbukaan dalam penanganan kasus Jiwasraya. Sehingga ada kejelasan seperti berapa sebenarnya berapa total kerugian khususnya yang dialami para nasabah. Ia menegaskan kalau permasalahan Jiwasraya juga tidak boleh dianggap sepele.
“Kalau kondisinya seperti ini, kita anggap ini sebuah kasus yang besar dan mari kita selesaikan secara baik, counter segala spekulasi informasi di publik yang menjurus ke persoalan-persoalan yang sifatnya politis oleh pemerintah, dan kita buktikan Pansus bisa membuktikan itu melalui hak angket,” tutur Herman.
Dalam diskusi ini sebenarnya diagendakan dihadiri oleh Ketua Panja Jiwasraya dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Namun, sampai diskusi berakhir, Aria Bima tidak bisa datang untuk ikut membahas permasalahan Jiwasraya.