Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 180,96 T per Maret 2024, Naik 4,1 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN KiTa edisi April 2024 di Jakarta, Jumat (26/4/2024). Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp 180,96 triliun hingga akhir Maret 2024. Angka ini naik 4,1 persen dibandingkan bulan sebelumnya, namun turun 7,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Ini berarti terjadi kenaikan account atau dana di perbankan oleh pemerintah daerah kalau dibandingkan bulan Maret tahun tahun sebelumnya angka ini tidak jauh berbeda atau bahkan cenderung lebih rendah dibandingkan 2023 dan 2022," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4).

Dia melanjutkan, dana pemda yang mengendap di bank menunjukkan penurunan. Pada Maret 2022, pemerintah daerah memiliki account di bank mencapai Rp 202 triliun. Selanjutnya di 2023 sebesar Rp 196,5 triliun dan 2024 sebesar Rp 180,96 triliun.

Persentase komposisi dana pemerintah daerah di perbankan terbagi dalam tabungan (3,07 persen), giro (79,32 persen), dan deposito (17,61 persen).

Adapun giro yang memiliki likuiditas tinggi mendominasi sebesar 79,32 persen, diikuti 17,61 persen dalam bentuk deposito, dan sisanya 3,07 persen dalam bentuk tabungan. Hal ini menunjukkan dana pemda di bank sebagian besar disiapkan untuk pembayaran belanja daerah/operasional.

"Jadi kalau dilihat levelnya menurun tiga tahun terakhir. Hampir sama dengan 2021. Untuk komposisi dana pemerintah daerah yang ada di perbankan mayoritas 79,3 persen adalah dalam bentuk giro, deposito hanya 17,6 persen dan tabungan di 3,07 persen," jelasnya.