Berita Populer: Jokowi Gratiskan Listrik Hingga 150.000 Karyawan Mal Dirumahkan

Pegawai PLN menyemprot disinfektan. Foto: Dok. PLN

Pemerintah mencoba memberikan keringanan beban masyarakat di tengah wabah virus corona. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu dengan menggratiskan biaya bulanan listrik bagi 24 juta pelanggan selama 3 bulan.

Presiden Jokowi akan mengucurkan dana senilai Rp 405,1 triliun untuk sebagian sektor seperti kesehatan, keamanan sosial, insentif perpajakan, hingga kredit usaha rakyat.

Selanjutnya ada 150 ribu karyawan pusat perbelanjaan dirumahkan. Ketiga berita tersebut masuk menjadi berita populer ekonomi bisnis, Selasa (31/3). Berikut rangkumannya.

Jokowi Gratiskan Listrik 24 Juta Pelanggan PLN Selama 3 Bulan

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait antisipasi mudik Lebaran melalui telekonferensi bersama jajaran terkait dari Istana Kepresidenan Bogor. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar konferensi pers di Istana Bogor untuk menjelaskan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Beberapa bantuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terpukul akibat wabah corona diumumkan.

Salah satunya adalah listrik gratis selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan rumah tangga 450 VA. Pelanggan listrik 450 VA adalah masyarakat miskin yang selama ini mendapat subsidi dari pemerintah.

"Perlu saya sampaikan untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama 3 bulan ke depan yaitu April, Mei, dan Juni 2020," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (31/3).

Di samping itu, Jokowi juga memberikan keringanan untuk pelanggan rumah tangga 900 VA yang tidak mampu. Sebanyak tujuh juta pelanggan listrik subsidi 900 VA akan mendapat diskon tarif sebesar 50 persen untuk 3 bulan.

"Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya bayar separuh saja untuk April, Mei, Juni," ujar Jokowi.

Selain keringanan tarif listrik PLN, Jokowi juga mengumumkan sejumlah tambahan bantuan sosial (bansos), mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja, hingga Kartu Sembako.

Jokowi Tebar Rp 405 Triliun untuk Atasi Dampak Corona, Siapa Saja yang Dibagi?

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait penanganan corona, melalui telekonferensi bersama jajaran terkait dari Istana Kepresidenan Bogor. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Pemerintah saat ini tengah berupaya menangani dampak penyebaran virus corona di Indonesia, khususnya di bidang perekonomian.

Presiden Jokowi akan mengucurkan dana senilai Rp 405,1 triliun. Total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk bidang kesehatan, keamanan sosial, insentif perpajakan, hingga kredit usaha rakyat.

"Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp 405,1 triliun," kata Jokowi dalam konferensi pers secara virtual di Istana Bogor, Selasa ( 31/3).

Jokowi merinci, anggaran untuk bidang kesehatan dialokasikan Rp 75 triliun, jaring pengaman sosial senilai Rp 10 triliun, insentif perpajakan dan stimulus KUR Rp 70,1 triliun.

Dampak Corona, 150.000 Karyawan Pusat Perbelanjaan Dirumahkan

Ilustrasi mal. Foto: Pixabay

Himpunan Peritel dan Penyedia Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengakui adanya penurunan omzet yang drastis akibat meluasnya pandemi COVID-19. Kondisi perusahaan ritel kritis.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, ada sekitar 150.000 karyawan yang dirumahkan sementara waktu. Dirumahkan bukan berarti di-PHK, melainkan tetap dikontrak namun tidak diberikan hak-hak secara penuh, termasuk hanya menerima 50 persen gaji.

“Stok 300 ribu karyawan (tidak termasuk minimarket), 50 persennya itu dirumahkan. Rata-rata karena tenant tutup. Sehingga mereka dirumahkan. Seperti F&B, cafe hanya sisa sedikit (yang buka). Mereka dirumahkan hak-haknya diberikan tapi tidak full. Tidak ada tunjangan transport para karyawan,” katanya kepada kumparan, Selasa (31/3).

Berdasarkan catatannya, mayoritas tenant di Jakarta mengalami penurunan pengunjung hingga 100 persen. Sementara yang berada di luar ibu kota mengalami penurunan sekitar 80 persen.

Kondisi ini yang mendorong pengusaha untuk mengurangi beban operasional dengan cara merumahkan karyawan. Menurut Budihardjo, industri ritel merupakan bisnis yang membutuhkan uang kas agar bisnis tetap berlangsung.

“Cash setiap hari ada uang masuk berapa, kita langsung investasi (training, buka cabang dan sebagainya). sehingga pada saat situasi mendadak setop, kekuatan perusahan enggak ada,” jelasnya.