Bappenas: Belanja Militer RI Rp 300 T hingga 2024, Sama Seperti Negara Kecil!

Panglima TNI, Hadi Tjahjanto (Tengah) mengunjungi pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Silang Monas, Jakarta, Kamis (27/9). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan belanja militer Indonesia ternyata hanya USD 20,7 miliar atau hampir Rp 300 triliun (kurs Rp 14.400 per USD) sejak 2020-2024.

Angka tersebut jauh lebih rendah dari rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tertuang dalam draf Perpres Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) yang bocor ke publik sebesar USD 123,9 miliar atau Rp 1.769 triliun untuk 2020-2024. Pengadaan itu rencananya akan dipenuhi dari pinjaman luar negeri.

Suharso mengatakan, belanja militer yang mencapai Rp 300 triliun telah memperhitungkan perkembangan teknologi hingga 15 tahun mendatang. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto (PDB) pada jangka waktu tersebut.

"Untuk lima tahun yang akan datang 2020-2024, kami memberikan angka sekitar USD 20,7 miliar. Kami ambil waktu sekitar 15 tahun itu berapa kira-kira rata-rata pertumbuhan ekonomi dan berapa total PDB kita selama 15 tahun," kata Suharso saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (23/6).

Dia melanjutkan, belanja militer Indonesia itu kurang dari 1 persen terhadap PDB. Bahkan jauh lebih rendah dari negara lain yang rata-rata 1,5 persen PDB negara tersebut.

Plt Ketum PPP Suharso Monoarfa usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Menurut Suharso, belanja militer RI itu sama seperti negara-negara kecil, seperti Afrika dan Amerika Latin. Padahal saat ini Indonesia masuk dalam negera menengah atas.

"Rata-rata belanja untuk militer itu kalau negara-negara maju di atas 2 persen dari PDB, ada yang 1-1,5 persen di atas PDB. Hanya kira-kira 30-an negara di bawah 1 persen, Indonesia masuk dalam kelompok negara di bawah 1 persen," jelasnya.

Tak hanya itu, belanja militer yang minim itu sejalan dengan jumlah batalyon yang masih minim. Saat ini, kata Suharso, jumlah batalyon tak cukup untuk menjaga seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

"Jumlah batalyon kita tidak cukup untuk seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia, kita hanya punya 300-an batalyon," ungkapnya.

Meski demikian, Suharso meminta Kementerian Pertahanan untuk membeli alat militer yang memiliki teknologi mumpuni. Sehingga masih bisa digunakan hingga beberapa tahun mendatang.

"Jangan sampai seperti kita beli (Sukhoi) SU-27 sebelum kita lengkap dengan dia punya segala macam, sudah muncul SU-30 generasi berikutnya. Lalu SU-30 sudah dalam kita mau mencukupi, SU-35 muncul. Kita bicara mengenai Sukhoi 35, eh muncul sukhoi 57 dan seterusnya," kata Suharso.

"Jadi kalau kita mau kejar-kejaran seperti itu nggak mampu kita, nggak mungkin itu kita lakukan," pungkasnya.