Bank KB Bukopin Lakukan Serangkaian Upaya Selesaikan Kredit Macet

Fasilitas Gedung dan ATM Bank KB Bukopin. Foto: Bank KB Bukopin

PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) kini tengah berupaya menyelesaikan kredit bermasalah yang dimiliki di masa lalu. Adapun perseroan mengaku telah menempuh serangkaian upaya demi menekan non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah.

“Strategi menghapus kredit macet, ini merupakan fokus utama KB Bukopin untuk penyelesaian. Saat ini upaya pemulihan kredit macet dan melakukan collection atas aset-aset bermasalah kami lakukan secara lebih sistematis dan intensif,” ujar Direktur KB Bukopin Dodi Wijayanto dalam Public Expose Virtual, Jumat (17/12).

Selain itu, Dodi mengatakan pihaknya juga gencar mencari investor dan melakukan pendekatan kepada perusahaan pengelola aset sebagai upaya recovery atas kredit bermasalah ini. Selain itu, perseroan juga melakukan perbaikan proses pengelolaan kredit melalui pembentukan Credit Regional Center (CRC). Hal ini diharapkan bisa memberikan standar assesment atas proposal dengan risiko manajemen dan penyelesaian yang lebih baik.

Selain itu KB Bukopin juga melakukan upaya sistematis berupa pembentukan Special Asset Management (SAM). Pembentukan SAM ini diharapkan akan mengurangi bahkan mencegah loan at risk yang terjadi di kemudian hari. Menurut Dodi, SAM ini tidak hanya berada di kantor pusat, namun sudah tersebar di beberapa regional.

“Ini akan fokus untuk melakukan upaya optimal untuk recovery pemulihan kualitas kredit jadi lebih baik,” ujarnya.

Di sisi lain, induk usaha KB Bukopin yaitu KB Kookmin Bank juga disebut-sebut turut membantu penyelesaian kredit macet ini dengan melakukan penambahan modal. Dodi mengatakan KB Kookmin akan berpartisipasi secara aktif mendorong normalisasi KB Bukopin.

Per kuartal III 2021, NPL net KB Bukopin berada di level 4,94 persen. Sementara itu, kredit KB Bukopin hingga kuartal III 2021 tercatat sebesar Rp 53,9 triliun, anjlok 8,5 persen secara yoy. Hingga saat ini, saham Bank Bukopin dimiliki KB Kookmin Bank 67 persen, Negara Republik Indonesia yang kini berganti nama menjadi PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) sebesar 1 persen dan publik sebesar 32 persen.