Bank Indonesia Dukung Penundaan Proyek Infrastruktur untuk Tekan Impor

Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Bank Indonesia (BI) mendukung langkah pemerintah yang akan selektif dalam pembangunan infrastruktur untuk menekan impor, sehingga bisa mempersempit defisit transaksi berjalan.

Menurut Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, nantinya pembangunan infrastruktur akan lebih diutamakan yang tidak memiliki kandungan impor. Tujuannya, untuk menekan akselerasi impor dan menyehatkan defisit neraca perdagangan.

"Kan bagus kalau kita lebih selektif melihat mana yang proyek-proyek yang punya kandungan impor besar bisa sedikit ditunda supaya akselerasi impornya itu agak tertahan," kata Mirza saat ditemui di Gedung BI, Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/7).

Sebelumnya, BI meramal defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) di tahun 2018 akan mencapai USD 25 miliar. Jumlah ini lebih besar dibanding tahun lalu yang sebesar USD 17,53 miliar atau sebesar 1,73 persen dari PDB.

"Tapi ya emang proyek-proyek (Infrastruktur) itu penting, tapi memang kita bisa liat prioritasnya seperti apa. Mana yang punya kadar impor yang tinggi, mungkin bisa sedikit ditunda dan mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi," ujarnya.

Pembangunan Proyek LRT (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo membenarkan jika pemerintah akan lebih memprioritaskan proyek infrastruktur yang belum menggunakan valuta asing (valas) dalam pembiayaannya. Namun, Dody tidak merinci infrastruktur apa saja yang belum menggunakan valas.

"Pemerintah akan melakukan prioritas untuk impor-impor infrastruktur yang belum ada financing valasnya. Jadi itu salah satu kemungkinan. Tentunya (pemerintah) akan mengerem kegiatan investasi infrastruktur yang dalam kaitan ini rencana pemerintah akan tertunda," ujarnya.