Bank Dunia dan AIIB Beri Pinjaman Rp 8,7 T untuk Proyek PLTA Pumped Storage

Ilustrasi - Rumah generator Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (21/11/2018). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO

Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), mengucurkan pinjaman senilai USD 610 juta atau Rp 8,7 triliun untuk proyek ‘Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System’. Rincian pinjaman tersebut terdiri dari Bank Dunia USD 380 juta dan AIIB senilai USD 230 juta.

Hari ini, Kementerian Keuangan dan PT PLN (Persero) menandatangani Penerusan Pinjaman Luar Negeri (Subsidiary Loan Agreement) atau PPLN untuk proyek tersebut.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, di Auditorium Kantor Pusat PT PLN, Jakarta.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Pumped Storage dengan kapasitas 1040 megawatt (MW) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, ini diharapkan meningkatkan kapasitas pembangkit listrik yang signifikan pada saat beban puncak.

"Pembangunan PLTA terutama untuk kawasan permintaan tenaga listrik yang besar, di daerah Jawa Barat dan Jabodetabek. Selain itu, PLTA Pumped Storage juga mendukung transisi energi dan penurunan emisi karbon di Indonesia," sebut Hadiyanto di Auditorium Kantor Pusat PLN, Jakarta Selatan, Kamis (14/3).

Menurut Hariyanto, Service Level Agreement (SLA) merupakan salah satu sumber untuk membiayai proyek pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, terutama pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT). EBT merupakan salah satu isu prioritas Presiden dalam program pembangunan nasional (RPJMN) yang didukung bersama.

Negara-negara anggota G20 memiliki peran strategis dalam mewujudkan transisi energi yang bersih dan berkelanjutan, ujar Hariyanto, mengingat negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75 persen dari permintaan energi global.

Kemenkeu dan PLN menandatangani Penerusan Pinjaman Luar Negeri. Foto: Dok. Istimewa

"Untuk mendukung komitmen EBT sebesar 23 persen pada 2025 dan net zero emission (NZE) pada tahun 2060, isu pendanaan diatasi dengan sumber pembiayaan dalam bentuk PPLN," tambahnya.

Hadiyanto berpesan kepada PLN agar melaksanakan proyek ini dengan sebaik mungkin dan wajib menekan potensi keterlambatan seminimal mungkin.

"Dengan dana yang begitu besar dan pekerjaan pembangunan PLTA Pumped Storage yang penuh tantangan, PT PLN diminta membuat jadwal dan mengawasi setiap pengerjaan proyek secara ketat, dari sejak masa persiapan, pembangunan, hingga pemeliharaan,” pungkasnya.

Hingga akhir Desember 2021, pembiayaan EBT melalui SLA yakni sebesar USD 441,80 juta (Rp 16,26 triliun). Sisanya, komitmen pembiayaan SLA untuk EBT yang belum disalurkan senilai USD 197,5 juta (Rp2,82 triliun).

Pembiayaan EBT yang masih proses SLA dan LA sebesar USD 957,50 juta atau Rp 13,66 triliun.