Bahas RAPBN 2025, Sri Mulyani Beri Ruang Fiskal Makan Siang Gratis

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Menteri Sosial Tri Rismaharini (kedua kanan) saat mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mulai membahas pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program makan siang gratis termasuk yang disiapkan ruang fiskalnya.

Pembahasan RAPBN 2025 dilakukan hari ini, Jumat (5/4), bersama Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan.

Saat ditanya apakah program makan siang gratis sudah dibahas sebagai salah satu pagu indikatif, Sri Mulyani mengatakan kemungkinan program itu diberikan ruang fiskal.

“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan. Namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya,” ujarnya.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan RAPBN 2025 ini masih dalam postur yang terjaga.

“Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga. Jadi itu yang akan dilakukan,” lanjutnya.

Simulasi makan siang gratis di SMPN Curug 2, Kamis (29/2/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Tahapan Pagu Indikatif

Menkeu menambahkan, pembahasan hari ini adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif untuk Kementerian/Lembaga.

“Untuk tahun 2025, kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik sisi ekonomi seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi dan juga dari arus modal terpengaruh. Tensi dari geopolitik, juga adanya tren seprrti digitalisasi, climate change dan demografi yang semakin aging,” tuturnya.

Sri Mulyani memaparkan RAPBN 2025 difokuskan untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural, akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan konvergensi kesejahteraan, dan kemajuan antardaerah.

Beberapa fokus program yang dibahas, kata dia, seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas dan reformasi birokrasi.

“Kemudian untuk berbagai program terutama di bidang SDM seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, diyakinkan bahwa itu sudah mewadahi berbagai program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang,” jelas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam Editor's Talk Forum Pemred di Gedung Antara, Jakarta Pusat, Rabu (27/3). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Jokowi Minta Ada Komunikasi dengan Pemerintahan Baru

RAPBN 2025 merupakan APBN pertama untuk pemerintah baru dan disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Dengan demikian, dia Presiden Jokowi meminta para menteri tersebut tetap berkomunikasi dengan pemerintahan baru untuk memastikan keberlanjutan program yang diprioritaskan

“Bapak Presiden meminta supaya kita tetap berkomunikasi, tentu saja, nantinya dengan pemerintah baru. Sehingga pemerintah baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi prioritas yang sudah disampaikan,” tuturnya.