Asosiasi Guru Tolak Dana BOS Dipakai Program Makan Siang Gratis
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Program makan siang gratis Prabowo-Gibran sudah mulai dibahas di pemerintahan saat ini, bahkan akan masuk APBN 2025 dan sudah dilakukan simulasinya pekan lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
ADVERTISEMENT
Airlangga bahkan menyebut program ini akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak rencana itu. Keberatan tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri.
“Sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Iman dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (3/3).
Dana BOS adalah salah satu pos APBN dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Iman menilai seharusnya skema makan siang gratis pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pendidikan termasuk BOS dari APBN lantaran dengan dana ini saja, belum mampu mensejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah dan memajukan kualitas pendidikan di Tanah Air.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan data BPS 60,60 persen ruang kelas SD di Indonesia dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022. Ini yang semestinya menjadi fokus perhatian pemerintah.
"Apalagi kalau harus menanggung beban makan siang gratis. Kita perlu mendiskusikan ini secara serius ketika presiden terpilih nanti sudah ditetapkan KPU,” ungkapnya.
Data menunjukkan bahwa kondisi anggaran dana BOS dari pemerintah pusat itu selalu turun tiap tahun. Seperti saat 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp 539 miliar.
"Jadi kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer," lanjut guru swasta tersebut.
Belum lagi, kata dia, saat ini banyak SD yang mengeluhkan dana BOS untuk siswa itu kurang. Adapun, setiap tahunnya, satu anak SD akan mendapatkan Rp 900 ribu. Artinya, dalam satu hari, negara menganggarkan Rp. 2.830 per siswa.
ADVERTISEMENT
"Sebenarnya sejak awal pembiayaan anak SD sudah tidak manusiawi di bawah harga satu piring nasi versi makan siang gratis Rp 15 ribu," tutur dia.
Menurut Iman, dengan tren dana BOS yang selalu menurun, maka usulan agar makan siang gratis dari dana BOS malah menambah persoalan. Masalahnya dana BOS selalu turun setiap tahun, alih-alih makan siang gratis, sekolah malah tidak bisa membiayai apa pun.
"Artinya untuk sepiring nasi anak sekolah seharga Rp 15 ribu saja pemerintah belum bisa memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari anggaran BOS yang jelas-jelas kurang," tegas Iman.
Di sisi lain, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) P2G, Feriyansyah menegaskan, perlu ada kejelasan dari TKN Prabowo-Gibran mengenai detail rencana kebijakan ini. Sehingga informasi ke publik tidak parsial seperti terjadi sekarang.
ADVERTISEMENT
"TKN 02 hendaknya melakukan dialog terbuka secara objektif, jujur, dan transparan dengan masyarakat sipil dan akademisi," ungkap Feriyansyah.
Feriyansyah mengungkapkan konsep makan siang gratis di dunia untuk anak sekolah adalah kebijakan yang sudah lazim.
"Kita perlu memperhatikan negara-negara yang sudah menerapkannya dan menghindari masalah-masalah yang potensial dari kebijakan makan siang gratis di sekolah. Harus hati-hati dan tidak gegabah," kata Feri.
Isu dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran dicetuskan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menghadiri simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug Kabupaten Tangerang, Kamis (29/2).
"Kalau SMP, SD, kita relatif punya sistem plan-plan anggaran, salah satunya melalui BOS dan secara spesifik bisa dibuat," kata Airlangga.
ADVERTISEMENT