Airlangga Ungkap Rencana RI Mau Ekspor Beras dan Ayam di 2022

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto pada pembukaan Panen Raya Nusantara di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/6/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana Indonesia mengekspor beberapa komoditas pangan tahun ini. Rencana tersebut digodok di tengah banyak negara sedang menyetop ekspor pangan.

Airlangga mengatakan, dua komoditas pangan yang sejauh ini dipastikan akan diekspor tahun ini adalah beras dan ayam. Untuk beras, dia menyebut pemerintah sudah menugaskan Perum Bulog untuk mengekspor 200 ribu ton beras.

"Ekspor beras disiapkan 200 ribu ton nanti sudah diberikan penugasan kepada Bulog. Nanti tinggal teknisnya saja ke negara mana," kata Airlangga kepada wartawan di Lapangan Banteng, Rabu (22/6).

Meski begitu, dia mengatakan sejauh ini belum ditetapkan negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor beras ini. Adapun untuk ekspor ayam, Airlangga mengungkap salah satu negara tujuan adalah Singapura.

"Terkait dengan ayam kita produksi juga cukup bagus dan sekarang ada permintaan dari Singapura untuk kita ekspor ayam," jelasnya.

Walaupun sudah ada rencana, Airlangga tidak membeberkan nominal atau total ekspor ayam ke Singapura tersebut. Dia pun menegaskan, belum ada komoditas pangan lain yang akan diekspor lantaran mempertimbangkan kondisi iklim di tahun 2023.

"Sementara kita beras ayam dulu, karena tentu kita harus melihat stok akhir tahun, karena kita dihadapkan dengan climate change, La Nina El Nino tahun depan. Jadi tahun 2023 menjadi krusial untuk kita," tuturnya.

Dalam kesempatan sama, Airlangga menyebutkan masih banyak negara yang menyetop ekspor komoditas pangan. "Pangan ini sudah 24 negara melarang ekspor, namun 7 sudah melakukan relaksasi lagi, sehingga dari itu masih ada 17 yang dilarang," ungkapnya.

Beberapa komoditas pangan yang disetop ekspornya yaitu gandum, ayam, dan berbagai produk hortikultura lain termasuk pupuk. Dengan kondisi tersebut, Airlangga meminta Indonesia bisa memastikan ketersediaan pangan di dalam negeri.