APTISI Dorong Pemerintah Tingkatkan Angka Partisipasi Kasar

SEVIMA
Sentra Vidya Utama (Sevima) adalah Education Technology yang berdiri sejak tahun 2.004, dengan komunitas dan pengguna platform yang tersebar di lebih dari 1.000 kampus se-Indonesia. Bersama kita revolusi pendidikan tinggi, #RevolutionizeEducation!
Konten dari Pengguna
17 April 2024 10:46 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari SEVIMA tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Foto: Dok. SEVIMA
zoom-in-whitePerbesar
Foto: Dok. SEVIMA
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemilihan umum 2024 telah berakhir. Di tengah euforia hasil pemilu, isu penting yang tidak boleh dilupakan adalah peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Dr. Ir. H. M Budi Djatmiko, M.Si., MEI, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), menyoroti bahwa peningkatan APK merupakan tantangan krusial bagi Indonesia untuk menggaet status sebagai negara maju. Menurutnya, negara-negara di Eropa memiliki APK di atas 55 persen.
"Di Jerman APK mencapai 68 persen, Singapura lebih dari 80 persen, dan Korea Selatan lebih dari 90 persen. Sementara itu, Indonesia masih berada di bawah 30 persen," kata Budi Djatmiko seperti dikutip dari Youtube Media Kota TV, Rabu (17/4/2024).
Budi Djatmiko menyampaikan bahwa pemerintahan baru perlu mendorong peningkatan APK, terutama untuk pendidikan tinggi. Negara tetangga seperti Malaysia sudah mendekati angka 50 persen, sehingga Indonesia tidak boleh tertinggal. Peningkatan APK diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terdidik dan kompetitif di kancah global.
ADVERTISEMENT
Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada tahun 2045. Potensi ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia, namun juga dapat berubah menjadi bencana jika tidak dikelola dengan baik. Menurut catatan Kementerian Pendidikan, APK Indonesia saat ini berada pada angka 34 persen. Namun, Djatmiko memperkirakan angka tersebut masih di bawah 30 persen, mengingat banyak lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta merupakan pekerja berusia di atas 25 tahun, sementara definisi APK oleh PBB adalah usia 19 hingga 24 tahun.
Budi menambahkan optimisme tetap ada, namun harus diikuti dengan langkah konkret dan kebijakan yang jeli dari pemerintah. Masa depan pendidikan Indonesia sangat bergantung pada kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam waktu dekat, terutama dalam mengelola sumber daya manusia dan pendidikan. Harapan besar terletak pada pemerintahan baru untuk mewujudkan potensi tersebut menjadi kenyataan yang membanggakan bagi bangsa Indonesia.
ADVERTISEMENT