Wakil Wali Kota Soroti Penerapan Protokol Kesehatan di Disdukcapil Batam

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Zalfirega/kepripedia.com

Lemahnya pengawasan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam membuat penerapan protokol kesehatan seakan diabaikan.

Padahal kantor Disdukcapil ini melayani masyarakat ramai dalam hal administrasi kependudukan setiap harinya.

Menyikapi itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa akan meninjau langsung ke kantor Disdukcapil Batam dalam waktu dekat. 

"Saya baru dapat informasi ini, saya akan turun ke lokasi, pasca pelantikan (kadis) saya belum ada turun." kata Amsakar kepada kepripedia, Minggu (16/8). 

"Ini nanti akan menjadi catatan bagi saya. Ketika turun ke lapangan agar semua yang hadir di Disdukcapil wajib mematuhi protokol kesehatan," sambungnya. 

Disinggung soal sanksi kelalaian terhadap pengawasan protokol kesehatan, Wakil Wali Kota Batam ini berkilah jika belum sampai ketahap itu. 

"Kadisnya kan masih baru. Terlampau prematur. Kadis baru satu hari dilantik belum ada arah ke sana (sanksi)," ucapnya. 

Selain itu, Amsakar juga nenyikapi keluhan warga atas keterlambatan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Menurutnya, warga bisa kembali mengurus tanda penduduk itu ke pihak Disdukcapil atau kecamatan. 

"Jadi apa bila ada yang belum dicetak bertahun-tahun silakan infokan ke Disdukcapil atau kecamatan," pintanya. 

Menurutnya pula, banyak juga masyarakat yang tidak mengambil e-KTP yang telah dicetak beberapa bulan lalu sehingga menumpuk di Disdukcapil dan camat. 

"Penumpukan tersebut disebabkan warga yang sudah pulang kampung, jadi e-KTP yang telah dicetak tak diambil. Ini yang menjadi masalahnya," sebutnya. 

Selain itu, kata Amsakar, keterbatasan blangko e-KTP juga menjadi kendala di Kota Batam tersendiri.

"Saya pernah komunikasi langsung dengan pusat membutuhkan 30 ribu namun blangko tersebut. Blangko tersebut tidak tersedia sebanyak itu, akhirnya kita dapat 3 ribu," pungkasnya.