Soal Interpelasi, Isdianto : Itu Hak Dewan Kita Tidak Bisa Melarang

Mutasi Pejabat Sarat Nepotisme, DPRD Ancam Gulirkan Hak Interpelasi

Isdianto saat diwawancarai awak media. Foto : Ismail/kepripedia.com

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau tampak enggan memberikan tanggapan atas rencana digulirkannya hal interpelasi oleh DPRD Kepri, beberapa waktu terakhir.

Sikapnya terkesan acuh menjawab pertanyaan awak media yang meminta tanggapannya terhadap rencana hak interpelasi tersebut.

"Itu hak dewan. Kita tidak bisa melarang," ujarnya singkat menjawab pertanyaan wartawan usai hadir dalam kegiatan Bawaslu Kepri di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (5/11).

Isdianto sempat berujar, pihaknya memiliki alasan sendiri untuk merombak pejabat eselon II, III dan IV pada Kamis (24/10/2019) lalu. Bahkan, ia menampik perombakan pejabat tersebut sarat dengan kepentingan dan nepotisme.

"Semua sudah persetujuan Kemendagri," singkatnya menanggapi.

Selain itu, saat ditanyakan sejauh mana keterlibatan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah dalam rotasi ratusan pejabat tersebut, Isdianto pun enggan menjawab secara lugas.

"Silahkan tanyakan sendiri ke Sekda lah," tukasnya.

Sebelumya, Mutasi besar-besaran pejabat eselon III dan IV Pemprov Kepri yang dilakukan Plt Gubernur Isdianto dinilai sarat kepentingan dan Nepotisme.

DPRD Kepri ancam gulirkan Hak interplasi dan meminta klarifikasi Plt.Gubernur terkait pelantikan ratusan pejabat yang dinilai beraroma politis dan sarat nepotisme tersebut.

Terlebih lagi, muncul anggapan bahwa Plt Gubernur merombak sendiri 253 pejabat tanpa meminta pertimbangan Sekretaris Daerah sebagai ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Provinsi Kepri.

Kritik tersebut sampaikan anggota DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan dalam waktu dekat DPRD akan memanggil dan meminta klarifikasi serta mempertanyakan sejumlah persoalan terkait pelantikan pejabat di pemerintahan provinsi Kepri.

“Dan jika hasil klarifikasi itu sesuai dengan apa yang kami khawatirkan. Maka, kami akan menggunakan hak interpelasi kami terkait perombakan pejabat itu,”ungkapnya, Selasa (29/10/2019) lalu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri dan anggota DPRD lainya menyatakan, mendukung wacana pengguliran hak interplasi kepada Plt.Gubernur Kepri, atas mutasi dan perombakan pejabat OPD yang dinilai sarat kepentingan dan nepotisme.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan, pihaknya menghormati, apa yang diwacanakan dan diusulkan anggota DPRD Kepri tersebut.

“Ya, kita hormati apa yang menjadi usulan dan pandangan anggota dewan,Toh tujuannya juga untuk kebaikan,” katanya, Sabtu (2/11) lalu.