Sekda Kepri Minta OPD Segera Laksanakan APBD Kepri, Target Awal Februari Lelang

Konten Media Partner
18 Januari 2021 17:25 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau, TS Arif Fadillah. Foto: Ismail/kepripedia.com
zoom-in-whitePerbesar
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau, TS Arif Fadillah. Foto: Ismail/kepripedia.com
ADVERTISEMENT
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau, TS Arif Fadillah, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyelesaikan seluruh proses administrasi agar program kegiatan pada APBD 2021 bisa dilaksanakan.
ADVERTISEMENT
Ia bahkan mengakui sudah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Bendahara di masing-masing OPD.
"Sudah saya paraf semua, dan saya sudah instruksi kan agar mereka tindaklanjuti," ujarnya, Senin (18/1).
Ia mengemukakan, pada rapat rutin setiap Senin pagi para OPD selalu diingatkan untuk segera menyelesaikan proses administrasi tersebut. Paling tidak, akhir bulan Januari 2021 ini, proses tersebut sudah selesai, dan program kegiatan bisa dilelang secepatnya.
"Kita harapkan akhir bulan sudah jalan, supaya segera dilelang," kata Arif.
Sementara itu, sebelumnya Gubernur Kepri, Isdianto, mengingatkan seluruh OPD agar mempercepat proses administrasi, berupa penunjukan PPK dan PPTK agar serapan anggaran Triwulan I 2021 segera terealisasi. Terlebih, tahun 2021 kondisi daerah masih berhadapan dengan pandemi COVID-19. Maka dari itu, perlu serapan APBD sebagai salah satu pendongkrak ditengah sulitnya ekonomi Kepri saat ini.
ADVERTISEMENT
"ini juga mencegah agar tidak terjadi lagi penumpukan di akhir tahun," ungkapnya saat membagikan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kepri 2021 kepada seluruh OPD, beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, total APBD Kepri 2012 sebesar Rp 3,986 triliun, terdiri dari, pendapatan daerah sebesar Rp 3,701 triliun, yakni PAD sebesar Rp 1,352 trilun, transfer pusat Rp 2,348 triliun, dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 1,28 miliar.
Sementara, belanja daerah sebesar Rp 3,986 trilun, terdiri dari, belanja operasional Rp 3,117 triliun, belanja modal Rp 344,69 miliar, belanja tidak terduga Rp 48,87 miliar, dan Belanja transfer sebesar Rp 476,11 miliar. Sedangkan, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa sebesar Rp 285 miliar