Rudi Minta Travel Bubble Ditunda, Gubernur Ansar Tantang Kirim Surat ke Pusat

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Foto: Dok Humas Pemprov Kepri.

Pembukaan travel bubble dengan menjadikan Lagoi, Bintan dan Nongsa, Batam sebagai pilot project kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepri menimbulkan selisih pendapat antar Wali Kota Batam dan Gubernur Kepri.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi belum lama ini menyebutkan jika travel bubble dapat ditunda. Alasannya karena vaksinasi yang belum menyeluruh.

Menurut Rudi, pembukaan pintu pariwisata untuk wisatawan mancanegara bukan hal yang mudah. Dicontohkannya, jika Nongsa dijadikan pilot project travel bubble, maka koneksi dengan kecamatan lain juga tetap harus terhubung.

“8 kecamatan lain yang ada di mainland kan tidak terpisah, masih satu daratan, tidak bisa disekat, kalau ada yang dari Batam Centre tidak serta merta dilarang ke Nongsa,” kata Rudi, Senin (11/10) lalu.

“Lebih bagus meluruskan-nya sekarang, kita selesaikan dulu, supaya tidak ada alasan lagi dari sana (Singapura),” katanya.

Rudi mengkhawatirkan jika travel bubble dibuka dan ditemukan kasus COVID-19 maka akan berdampak buruk.

Sementara saat itu, realisasi vaksinasi COVID-19 Kota Batam masih tercapai 84 persen. Sisanya 16 persen dari sasaran belum tervaksin. Namun ia menargetkan seluruh warga Batam sudah divaksinasi hingga akhir tahun 2021.

Berbeda dengan Wali Kota Batam, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, tampak tetap menginginkan pintu wisata khususnya di Kepri dapat segera terbuka.

Menanggapi alasan Muhammad Rudi, Ansr meminta Pemko Batam mengirimkan surat resmi ke pemerintah pusat jika tidak setuju kebijakan travel bubble dibuka.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat yang akan membuka tiga kawasan prioritas Bali, Batam ,dan Bintan untuk turis wisman pada masa pandemi ini tentu sudah dengan berbagai pertimbangan.

Apalagi, hemat Ansar, kasus harian terkonfirmasi positif COVID-19 juga sudah melandai dan Kepri masuk dalam status PPKM level 1.

"Kalau saya sendiri sangat mendukung kebijakan pusat travel bubble dibuka. Karena, ini juga harapan para pelaku pariwisata di semua daerah, karena kalau pariwisata bangkit, pelaku usaha kecil juga tumbuh," ungkapnya di Tanjungpinang, Kamis (14/10).

Jika alasan tidak setuju travel bubble dibuka karena tingkat vaksinasi belum menyeluruh 100 persen. Maka, menurut Ansar, tingkat vaksinasi di kabupaten/kota tidak akan bisa mencapai target 100 persen.

Hal tersebut dikarenakan, beberapa kendala yang membuat banyak masyarakat tidak bisa divaksin. Seperti, komorbid, ibu hamil yang tidak bisa divaksin, dan alasan klinis lainnya. Ditambah lagi, pergeseran penduduk Kota Batam akibat PHK perusahaan di masa pandemi COVID-19.

"Apalagi di Batam banyak penduduknya sudah pindah karena PHK besar-besaran. Saya kira kita tidak akan pernah mencapai 100 persen," katanya.

Ansar mencontohkan, seperti yang terjadi di Kabupaten Karimun. Dari hasil laporan Bupati Karimun, ada sekitar 30 ribu penduduk setempat yang tidak lagi berdomisili di Karimun. Sehingga, Pemkab Karimun berencana untuk mendeklarasikan capaian vaksinasi 100 persen.

Oleh karena itu, ia melanjutkan kedepan pihaknya akan membuat surat edaran kepada kabupaten/kota untuk menghitung penduduk yang tidak berdomisili didaerahnya.

"Sehingga kalau itu sudah didapat, hasilnya tinggal dikurangi dengan jumlah penduduk. Kita akan deklarasikan 100 persen," demikian Ansar.