Perjelas Status Tanah Pulau Terluar di Kepri dengan Sertifikat

Ilustrasi pulau terluar. Foto: Dok KKP.

Untuk memperjelas status tanah yang ada di pulau terluar di Kepulauan Riau, pemerintah terus menggesa pembagian sertifikat tanah secara gratis. Sertifikat tanah itu diberikan kepada warga yang yang berada di daerah terpencil yang selama ini sulit aksesnya untuk mengurus sertifikat.

Seperti beberapa waktu lalu, Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra, datang langsung ke beberapa daerah di Kepulauan Riau untuk membagikan sertifikat tanah gratis.

Saat kunjungan ke Tanjung Riau, Batam, Surya menyebut bahwa Indonesia terkenal dengan banyak pulau-pulau yang dihuni. Karenanya, perlu kejelasan secara administrasi dan hukum.

"Jadi maka itu kita terus mengupayakan memberikan sertifikasi terhadap pulau-pulau terluar NKRI, agar tidak menjadi polemik dikemudian hari," kata Surya di sela sela kunjungannya itu.

Wamen ATR/BPN ini mengungkapkan perbatasan Indonesia bak umpama berbolong. Dari 111 pulau terluar di NKRI, baru 70 pulau terluar yang sudah memiliki sertifikat lahan Badan Pertahanan Nasional (BPN).

"Sisanya akan terus digesa sampai akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo habis,” ujar Surya.

Menurutnya, sertifikasi pulau terluar Indonesia menjadi penting karena sebagai penanda batas wilayah Indonesia. Setelah sertifikasi, pemerintah selanjutnya akan melakukan negosiasi dengan negara seberang.

Di Kepri setidaknya ada 22 pulau terluar, 21 diantaranya sudah tersertifikasi, dan satu pulau yang berada Kabupaten Bintan belum bersertifikat.

“Pulau Sentut di Bintan belum sertifikat karena lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan. Jadi itu proses lebih lanjut kami akan berkomunikasi dengan Kementerian LHK,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Kepri juga mendukung sertifikat lahan kampung tua dan pulau-pulau terluar yang ada di Kepri.