Pansus DPRD Beri Sejumlah Catatan LKPJ APBD Kepri 2019

Ketua Pansus LKPJ, Lis Darmansyah. Foto: Ismail/kepripedia.com

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan paripurna laporan akhir panitia khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 yang dilaksanakan di ruang sidang utama Kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Senin (22/6).

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kepri, Lis Darmansyah menyampaikan setelah melakukan pendalaman terhadap LKPJ APBD Kepri 2019, baik melalui telaah dokumen serta sinkronisasi dengan data data pendukung lain. Maka, pihaknya menemukan sejumlah catatan secara umum.

Diantaranya, belum optimalnya penyajian informasi didalam dokumen LKPJ terhadap hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana, LKPJ hanya terfokus pada informasi seputar capaian kinerja yang hanya diukur berdasarkan capaian serapan anggaran, realisasi fisik dan persentase capaian indikator pembangunan.

"Sementara korelasi antara pelaksanaan program kegiatan dengan capaian indikator pembangunan dan dampak bagi permasalahan pembangunan maupun isu isu strategis dalam rangka pencapaian visi misi RPJMD tidak tergambar secara jelas. Bahkan antara program kegiatan dengan indikator yang ditetapkan banyak yang tidak relevan," paparnya.

Selain itu, lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, juga masih banyaknya ditemukan ketidakkonsistenan perencanaan dan penganggaran dengan realisasi. Dimana, ada sejumlah OPD yang alokasi anggarannya meningkat tajam dari pagu indikatif RPJMD maupun Renstra, namun kurang memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sementara, beberapa OPD yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam pencapaian visi misi dan target RPJMD justru memiliki alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan.

"Hal ini menyebabkan banyaknya program yang memiliki indikator indikator utama dalam rangka pencapaian target RPJMD yang capaiannya kurang optimal," ujarnya.

Lis menambahkan, seharusnya penyusunan program kegiatan masing masing OPD bisa sinergi dengan target target sasaran dan permasalahan pembangunan yang menjadi urusan OPD. Sehingga, capaian atas beberapa indikator pembangunan validitasnya bisa lebih relevan antara pelaksanaan program kegiatan dengan inidkator.

"Catatan secara umum ini sebaiknya bisa menjadi bahan perbaikan bagi Pemprov Kepri dalam menyusun perencanaan dan LKPJ kedepan," tukasnya.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak dan dihadiri sebagian besar para anggota. Turut hadir, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto.