Gubernur Ansar Lantik Wako dan Wawako Batam Terpilih

Prosesi pelantikan pasangan Wali Kota (Wako) dan Wakil Wali Kota (Wawako) Batam terpilih masa jabatan 2021-2024, Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/3). Foto; Istimewa

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melantik pasangan Wali Kota (Wako) dan Wakil Wali Kota (Wawako) Batam terpilih masa jabatan 2021-2024, Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (15/3).

Pelantikan kepada daerah tersebut, tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-466 Tahun 2021, Tanggal 12 Maret 2021 tentang perubahan kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-285 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan itu, Ansar menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Muhammad Rudi dan Amsakar Ahmad sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

Ia pun berpesan, pada periode kedua kepemimpinan ini dapat memperhatikan pembangunan di kawasan pulau-pulau dan Hinterland. Pembangunan perekonomian dan kemasyarakatan agar pengurangan kesenjangan terutama di wilayah pesisir dan perbatasan.

"Kita ketahui bersama, ada dua sumber anggaran yang cukup besar yang menopang Batam. Yang pertama APBD dan yang kedua anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam. Karena itu Wali Kota kita minta tidak hanya konsen pada pembangunan di kawasan Mainland tetapi juga Hinterland," ungkapnya.

Ia mengatakan, tahun ini APBD Kota Batam sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara anggaran BP Batam tahun 2021 berjumlah Rp 2 triliun. Dengan total anggaran Rp 4,7 triliun, yang jauh lebih besar dari pada APBD Provinsi Kepri, Batam diharapkan tidak terlalu banyak minta alokasi anggaran ke Pemprov Kepri.

"Karena Pemprov Kepri harus konsentrasi ikut memikirkan program pembangunan di tujuh kabupaten dan kota. Dengan total APBD Kepri tahun 2021 sebesar Rp 3,986 triliun, diharapkan Batam tidak meminta porsi anggaran yang besar dari Pemprov Kepri," ujarnya kembali.

Selain itu, Ansar juga mengingatkan kembali bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dikarenakan adanya keterbatasan antara kemampuan fiskal dengan tuntutan kebutuhan pembangunan maka dirinya harapkan agar bersama-sama menerapkan prinsip-prinsip tight money policy .

"Lakukan kebijakan pengetatan ikat pinggang dengan penghematan belanja dan pemilihan kegiatan prioritas utama kepada masyarakat dalam mengatasi persoalan masyarakat dimasa pandemi COVID-19 ini, baik permasalahan kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan dan permasalahan-permasalahan lainnya," pungkasnya.

Terkait pandemi COVID-19 yang masih ada di Kepri, Ansar mengharapkan agar pemerintah daerah harus terus bersemangat dan bekerja keras dalam menangani pandemi dan menekan penyebaran COVID-19 dengan menguatkan kapasitas testing, tracing dan treatment serta penegakan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh.

"Mari kita bersama dukung pelaksanaan program vaksinasi dengan memastikan pelaksanaanya secara tepat waktu dan tepat sasaran guna mengatasi pandemi lebih cepat," tutupnya.