DPRD Batam soal Lelang Penyediaan Air Minum: Jangan Ada Pretensi Politik

Ilustrasi air bersih. Foto: Kumparan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Batam Thomas Arihta Sembiring meminta pihak terkait untuk mengawal proses lelang terhadap pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Lelang harus dilakukan secara profesional tanpa ada pretensi-pretensi politik. Silakan institusi hukum ikut menyorot ini," kata dia, Jumat (19/3).

Menurut dia, sumber air adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat sehingga siapapun yang nantinya akan mengelola diharapkan dapat memberikan layanan terbaik.

"Yang penting layan baik tidak ada sendat air mengalir. Ini yang dibutuhkan warga," tegas dia.

Dia juga meminta ketika waktu harinya proses lelang, pihak penyelenggara untuk dapat terbuka, misalnya peserta harus memiliki referensi, peserta lelang juga dapat divalidasi dan diverifikasi secara profesional.

"Saya tak ingin ada keberpihakan terhadap salah satu peserta lelang nantinya" katanya

"Silakan dibuat lelang dan dibuka secara profesional. Jadi tidak berdasarkan komunikasi-komunikasi apalagi ada pretensi politiknya," tambah dia.

Thomas juga menanggapi terkait polemik pelayanan belakangan ini yang kerap mendapat keluhan dari masyarakat akibat air selalu saja mati hingga terjadinya kenaikan tagihan.

Menurutnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam seharusnya dapat segera merespon seluruh keluhan warga dan ikut ambil andil dalam penyelesaiannya atas permasalahan yang terjadi.

"Provider di sini BP Batam, konsumen adalah warga. Selain itu, bukti penagihan (billing) dalam struk juga harus menjelaskan biaya apa saja yang dikeluarkan oleh pelanggan saat membayar tagihan mereka sehingga jadi jelas," bebernya.

"Bahkan ketika konsumen terlambat membayar tagihan diberikan denda , namun ketika pelayanan kurang baik apa timpal balik dan harus dijelaskan juga," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, proses lelang air bersih di Kota Batam sudah diambang pintu. Tahapan hanya menunggu persiapan dibuka oleh BP Batam terhadap pengelolaan SPAM.

Sebelumnya, pengelolaan air di Batam dilakukan oleh PT Moya Indonesia sebagai operator pengelolaan SPAM dan akan berakhir pada tanggal 15 Mei 2021 mendatang.