DPRD Batam Mengeluh karena Anggaran Dipangkas

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Veristo bersama Ketua Komisi III, Werton Penggabean. Foto: Rega/kepripedia.com

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Batam mengeluhkan karena anggaran dinas dipangkas sejak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden pada 20 Februari 2020, berisi tentang standar harga satuan regional.

Dimana, didalamnya mengatur batas tertinggi tentang perencanaan anggaran hingga pelaksanaan anggaran, mulai dari biaya honorarium, perjalanan dinas, paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor hingga pengadaan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaan.

"Inilah kami rasakan sekarang pemangkasan yang berdampak ke pundi-pundi kami," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam Arlon Veristo didampingi Ketua Komisi III Werton Penggabean kepada wartawan, Rabu (2/6).

Menurutnya, pemangkasan anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan tugas yang diemban itu sudah berlangsung selama satu tahun ini.

"Jadi begini, misalnya kita ada tugas ke luar daerah seperti Tanjungpinang, biasa untuk biaya uang saku harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota sebesar Rp 3 juta per hari sekarang menjadi Rp 350 per hari," kata dia.

Dengan pemangkasan yang cukup signifikan itu, kata dia, dirasa tidak seimbang dengan biaya operasional setiap hari saat bertugas di luar kota.

"Biasa jika balik dari tugas luar, ada lebih uang perjalanan dinas. Nah, uang itulah yang diberikan untuk masyarakat untuk hal yang tidak terduga seperti bantu orang sakit dan sosial lainya," terangnya.

Mereka tak menampik jika tuntutan masyarakat terhadap anggota dewan begitu tinggi.

"Tuntutan warga ke kami ini besar. Sementara dewan juga manusia," kata Arlon.

Untung saja, lanjut Arlon, beberapa anggota dewan juga berlabel pengusaha. Sehingga, kebutuhan tak terduga dapat tertutupi. Keduanya menyayangkan jika hal itu terus berjalan tanpa adanya evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.