DPRD Batam Lakukan Sidak di Sagulung Terkait Konflik Lahan

Komisi I DPRD Batam melakukan inspeksi mendadak di Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Batam. Foto: Rega/kepripedia.com

Menerima adanya keluhan masyarakat, konflik lahan di wilayah Kelurahan Sei Pelunggut, Kecamatan Sagulung di Melati Dapur 12, Komisi I DPRD Batam melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Jumat (29/1).

Kedatangan anggota Komisi I DPRD Kota Batam, tersebut atas informasi dan keluhan warga atas dugaan konflik lahan yang terjadi antara dua perusahaan, yakni PT KBS dan PT JS.

Permasalahan ini sebelumnya juga telah dibawa ke Komisi I DPRD Batam untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), kini para jajaran Komisi I DPRD Batam meninjau ke lapangan untuk mengetahui persolan yang terjadi.

Dalam sidak itu, rombongan dari Komisi I DPRD Batam adalah Utusan Sarumaha, Safari Rhamadan dan Muhammad Fadli. Mereka disambut oleh warga dan pemilik lahan dari PT KBS

Pemilik PT KBS Ridwan menjelaskan lahan yang sekarang menjadi objek konflik tersebut sudah dikelola sejak tahun 1970. Namun beberapa waktu lalu, BP Batam mengalokasikan lahan tersebut kepada PT JS.

"Seiring waktu, saya ngurus lahan ini ke BP Batam pada tahun 2013. Lahan itu saya urus untuk membuat kaveling. Jadi sekarang sudah saya jual kepada warga," kata Ridwan, saat menceritakan kronologis kejadian ke rombongan Komisi I DPRD Batam di lokasi kejadian.

Ia mengatakan, lahan itu dijual dalam bentuk kaveling, yang jumlahnya mencapai 120 lebih."Jadi sekarang masyarakat menuntut saya, sementara saya sendiri juga punya surat," jelasnya.

Menerima laporan dari masyarakat anggota DPRD Batam Safari Ramadan menyebutkan bahwa pihaknya sidak untuk melihat akar permasalahan.

"Kedatangan kita untuk melihat langsung persoalan di lapangan," katanya.

Hal senada juga dikatakan Utusan Sarumaha, bahwa pihaknya akan membatu masyarakat sesuai dengan tupoksinya menampung aspirasi masyarakat.

"Kita akan berdiri bersama masyarakat, jadi kita minta kepada masyarakat agar menghindari konflik, "kata Utusan.

"Dalam waktu dekat kita akan agendakan RDP bersama kedua belah pihak dan pihak terkait untuk mencari solusi," imbuh dia.

Sementara itu hingga berita ini diunggah PT. JS belum memberikan komentar mengenai persoalan lahan tersebut. Kepripedia masih berusaha untuk meminta konfirmasi terkait dugaan lahan ini.