Bupati Karimun Berencana Mobilisasi Pengurusan Perizinan Nelayan

Nelayan saat melakukan aktivitas pencarian ikan di laut Karimun. Foto: Khairul S/kepripedia.com

Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq, berencana akan memberi akses kemudahan bagi para nelayan untuk memperoleh perizinan.

Misalnya saja, dengan menghadirkan perwakilan pemerintah pusat ke Karimun dalam pengurusan izin terhadap kapal berbobot 30 Grestone (GT) ke atas.

Begitu juga pelatihan untuk mendapatkan buku pelaut yang sebelumnya hanya akan dapat diperoleh di Medan, Sumatera Utara. Ia berencana membuat pelatihan tersebut di Karimun.

"Kita siapkan anggarannya agar pelatihannya ditempat kita dengan APBD Karimun," ujarnya pengukuhan pengurus PKNKB periode 2020-2025, di Gedung Nasional, Rabu (26/8).

Program pembinaan itu, kata Rafiq, nantinya dapat secara langsung di kawal oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama anggota DPRD Karimun hingga anggarannya dapat disetujui.

Disisi lain, Rafiq juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik pungli terhadap nelayan yang sejatinya melaut untuk memenuhi kebutuhan sehari hari keluarga dengan resiko yang cukup tinggi.

"Maka dari itu saya minta kalau nelayan menjadi korban pungli, tolong Ketua PKNKB buat laporannya dan sampaikan kepada kita, akan dilakukan koordinasi selanjutnya," tegasnya.

Sementara ketua Komisi II DPRD Karimun, Nyimas Novi Ujiani, menyebutkan, nelayan sangat memberi kontribusi sebesar Rp 5 miliar per tahun, dengan perolehan dana bagi hasil sebesar Rp 100 juta.

Menurutnya, dengan begitu pemerintah harus hadir memberi ruang kemudahan bagi para nelayan yang ada di Kabupaten Karimun.

"Tadi sampaikan mulai dari perizinan dan buku pelaut, memang itu yang diharapkan oleh nelayan. Jadi tidak perlu lagi bolak balik keluar kota dengan biaya tinggi," ucapnya.