Apindo Sebut Lockdown Bukan Solusi Tepat, Tegas Protokol Kesehatan Lebih Perlu

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid. Foto: Rega/kepripedia.com

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasyid, menekankan pada Pemerintah Kota (Pemko) untuk dapat tegas soal sanksi protokol kesehatan kepada masyarakat.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor 49/2020 Perwako itu mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Kota Batam.

Pernyataan Rafki menyusul lonjakan angka kasus positif COVID-19 yang menyasar kalangan karyawan di kawasan Industri Muka Kuning Batamindo."Kasus yang terjadi di kalangan pekerja bukan datang dari dalam melainkan dari luar yang dibawa sehingga terjadi penularan," kata Rafki, pada kepripedia, Kamis (1/10). 

Pemerintah, kata dia, harus mengambil keputusan bagi masyarakat yang abai dalam protokol kesehatan. Tidak, cukup hanya mengedepankan persuasif. "Padahal efek jera dibutuhkan agar masyarakat dapat mematuhi protokol kesehatan," terang dia. 

Terkait lokcdown, di perusahaan, selama 14 hari, kata Rafki, bukan solusi yang tepat menyelesaikan masalah menurut saya. Bahkan akan menambah masalah baru dari segi ekonomi terancam akan goyah. 

 "Yang perlu itu adalah sanksi tegas yang diberikan pemerintah bukan lokcdown," jelasnya. 

Menurut dia, sedari awal perusahaan sudah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat sejak wabah COVID-19 mulai menyebar di Indonesia. Karena perusahaan terutama yang berada di kawasan Industri kebanyakan mengajukan IOMKI ke Kementerian Perindustrian. 

"Izin ini mensyaratkan perusahaan harus melaporkan pelaksanaan protokol kesehatan setiap minggu. Jadi protokol kesehatan di perusahaan sudah cukup ketat menurut saya," tutupnya.