21 Kecamatan di Kepri Diusulkan Jadi Lokasi Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga

Ilustrasi. Foto: Ismail/kepripedia.com

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan sebanyak 21 kecamatan untuk menjadi lokasi pembangunan penyalur BBM satu harga.

Usulan ini disampaikan oleh Sekdaprov Kepri, TS Arif Fadilah saat mendampingi Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina dalam Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Teknis Usulan Penambahan Lokasi Tertentu Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga via daring di Ruang Rapat Utama Lt.4 Kantor Gubernur Kepri, Rabu (17/3).

Dalam laporannya, Arif menyampaikan, Pemprov Kepri mengusulkan untuk menambah 21 Kecamatan dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas, Bintan, Lingga, Karimun, dan Natuna.

"Dari 5 kriteria yang ditetapkan oleh BPH migas untuk usulan penambahan lokasi, kita sudah memenuhi semua, termasuk adanya mitra pengusaha, dari 21 usulan kecamatan, hanya 4 kecamatan yang belum ada mitra pengusaha, untuk itu kita akan terus mendorong Pemda setempat agar 4 kecamatan ini dapat tetap dimasukkan dalam usulan" ungkap Sekdaprov Kepri itu.

Usulan tersebut merupakan tahap lanjutan program BBM satu harga di Kepri. Sebelumnya pada tahap pertama di tahun 2017-2019, terdapat 6 titik yang terletak di 3 kabupaten yakni Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna.

"Program tahap pertama masyarakat sangat antusias, dan terbukti sangat terbantu. Oleh karena itu untuk tahap selanjutnya ini Pemkab kembali mengusulkan titik-titik tambahan pembangunan penyalur BBM satu harga ini di daerah mereka," kata Sekda Arif.

Ia menyebutkan, Kepala Subdit Pengaturan BBM BPH Migas, I Ketut Gede Aryawan, dalam paparannya menyampaikan bahwa program pembangunan pnyalur BBM satu harga digagas pemerintah dengan latar belakang masih adanya daerah-daerah khususnya daerah 3T yang belum terdapat penyalur. Hal ini mengakibatkan adanya harga BBM diluar harga yang ditetapkan pemerintah.

"Untuk mensukseskan program ini, ada 5 faktor kesiapan yang harus dipenuhi oleh calon lokasi tertentu, yaitu kecamatan tersebut tidak ada Penyalur, ada infrastruktur pendukung, ada calon pengusaha (mitra) yang berminat, faktor keamanan dan prioritas daerah 3T," jelas Arif.

Sekda Prov Kepri. TS Arif Fadillah bersama Wakil gubernur Kepri, Marlin Agustina mengikuti Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Teknis Usulan Penambahan Lokasi Tertentu Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga via daring di Ruang Rapat Utama Lt.4 Kantor Gubernur Kepri, Rabu (17/3). Foto: Istimewa

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Marlin Agustina, menyampaikan bahwa Kepri menyambut baik program pembangunan penyalur BBM satu harga. Terlebih dengan melihat 96 persen wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah lautan dan hanya empat persen wilayah daratan.

"Dengan adanya program pembangunan penyalur BBM satu harga, diharapkan seluruh lapisan masyarakat Kepri dapat menikmati BBM dengan harga yang sama, sehingga kami mengharapkan dukungan berbagai pihak dan dorongan dari BPH Migas agar program ini terealisasi," ungkapnya.

Marlin menyebutkan, pada tahap pertama sebagian besar program telah terserap untuk nelayan di 3 kabupaten penerima.

"Dengan wilayah kami yang sebagian besar lautan, nelayan kami sangat terbantu, dengan BBM satu harga ini, Biaya operasional, transportasi, dan biaya logistik akan lebih murah" kata Wagub Marlin.