KPK Mulai Teliti Aktivitas Pertambangan di Sulawesi Tenggara

Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif saat mengisi kuliah umum di Universitas Terbuka Sulawesi Tenggara, Senin (24/6). Foto: Lukman Budianto/kendarinesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai meneliti aktivitas pertambangan dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), yang diduga banyak perusahaan tambang yang tak patuh terhadap aturan.

Hal itu disampaikan langsung wakil Ketua KPK, La Ode Syarif kepada awak media di Kendari, Senin (24/6).

"Secara khusus memang, koordinasi, supervisi dan litbang KPK sedang meneliti beberapa aktivitas pertambangan dan kehutanan yang ada di Sulawesi Tenggara," jelas Syarif.

Syarif mengatakan, berdasarkan laporan yang ia terima dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra, Andi Azis, banyak perusahaan yang tak patuh terhadap aturan.

"Kami melihat memang, banyak hal, sebagaimana yang dikatakan Kepala Dinas Pertambangan tadi, banyak yang tidak diindahkan perusahan tambang, misalnya banyak tidak melakukan jaminan reklamasi, tidak melaporkan jumlah atau kegiatan yang mereka ambil, semacam itu," jelasnya.

Banjir Bandang Sultra yang melululantahkan Bumi Oheo Konawe Utara, Foto: Oheo Sakti/kendarinesia.

Syarif meminta, aparat penegak hukum di Sulawesi Tenggara menindak aktivitas pertambangan yang tak patuh terhadap aturan. "Yang tidak patuh itu, kami minta kepada aparat untuk menindak lanjuti," sambungnya.

Ia juga berharap, agar Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi melakukan langkah - langkah agar pengelolaan pertambangan lebih baik lagi.

"Pak Gubernur juga diharapkan sudah banyak melakukan koordinasi, diharapkan kedepan lebih baik. Daerah kita ini maju," pungkasnya.

---

Tim kendarinesia