Demer Sebut Pembatalan Mega Proyek Pusat Kebudayaan Bali Bukan Hal Mustahil

Politisi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer - IST

DENPASAR - Politisi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer menilai pembatalan pembangunan mega proyek kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) di Klungkung, Bali bukan hal yang mustahil alias tak mungkin sama-sekali.

"Kalau memang sepakat untuk kebaikan mestinya bisa bisa rapat lagi untuk melakukan itu (pembatalan)," kata Demer yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI saat dihubungi, Senin (5/4/2021).

Sebelumnya, jajaran DPRD Bali termasuk dari Partai Golkar menyatakan, usulan pembatalan itu sudah terlambat karena Pemprov Bali dan DPRD telah menuangkannya dalam Peraturan Daerah.

Demer menuturkan, Jajaran DPRD ataupun Pemerintah Provinsi Bali mestinya belajar dengan kasus perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang didalamnya mengatur soal investasi minuman keras. Kala itu, lanjut dia, Perpres No. 10 Tahun 2021 hanya bertahan kurang dari seminggu.

"Sama dengan Perpres yang investasi minuman keras itu, hanya dengan dua hari dirubah lagi, itu Perpres lo. Apalagi hanya soal Pembangunan PKB yang sudah diperdakan ini," kata dia.

Meski begitu, Demer menegaskan ia dalam posisi tidak memaksa mengenai pembatalan proyek senilai Rp 2,5 Triliun itu. Usulannya bukan hanya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali, namun juga akan disampaikan kepada Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.

Rencana mega proyek PKB di Klungkung - IST

Sebab, dana yang akan digunakan untuk proyek PKB itu merupakan dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). "Rencananya saya akan sampaikan, apa yang mau disampaikan ya sebuah ide saja, kalau memang bagus ide yang saya sampaikan bisa dipertimbangkan. Kalau enggak juga tak masalah tinggal lupakan saja," tuturnya.

Meski tak menjelaskan kapan akan bertemu dengan Airlangga Hartarto, Demer mengaku tak mau berasumsi perihal kemungkinan pemerintah pusat akan membatalkan proyek itu. Sebab, kata dia, penilaian mengenai sebuah proyek layak atau tidak, itu murni keputusan dari pusat.

"Saya tidak berani bicara, saya tidak bisa berasumsi. Usulan itu tergantung mereka yakni tim pusat, saya tidak bisa berandai andai soal itu. Tapi bisa jadi ditolak ketika kurang efisien dan efektif, terlalu banyak membebani kepada Pemda, bisa saja ditolak," tuturnya.

"Tapi yang perlu digaris bawahi bukan karena usulan saya saja. Tapi bisa saja karena banyak faktor, seperti dianggap terlalu besar membebani APBD, atau mungkin projectnya kurang tepat sasaran. Jadi bukan berarti karena saya ditolak, bisa jadi karena banyak faktor," terangnya.

Terlepas dari perdebatan itu, Demer mengaku akan sangat senang jika usulan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh Pemerintah pusat. Sebab, sebagai wakil rakyat di Senayan, ia mengaku memiliki rasa peduli yang kuat tentang proses pembangunan Bali.

"Kalau usulan saya dianggap bermanfaat untuk 100 Desa dan merata di seluruh Bali seperti yang saya bilang, ya saya hanya bisa bersyukur. Tapi Kalau tidak diterima, ya tidak kecewa juga saya. Intinya saya sudah mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran saya, biar tidak menjadi dosa sejarah nanti," pungkasnya. (Kanalbali/ACH)