Kemendikbud Gelar Workshop SPAB untuk Wilayah Timur Indonesia

Presentasi Dr. Nuraini dari PusGen, ITB.

Isu kesiapsiagaan bencana menjadi hal mendasar di Indonesia. Ada beberapa regulasi dan kebijakan yang menunjukkan betapa isu ini harus diintegrasikan dengan berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, lingkungan, sosial ekonomi hingga pengajaran di bangku sekolah.

Lantaran itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar workshop regional Implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di Kota Makassar dari 28-30 Desember 2018.

Peserta terdiri dari perwakilan 11 perwakilan provinsi di Indonesia bagian timur meliputi Sulawesi, Maluku, Papua termasuk Kalimantan Timur.

“Tujuannya untuk berbagi update implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana di Indonesia Timur. Berdiskusi tentang kemajuan dan dinamikanya, tentang fakta keberhasilan dan apa rencaana kerja SPAB. Mendiskusikan bentuk kolaborasi multi aktor seperti Pemerintah dan NGO,” kata Jamjam Muzaki, panitia dari Kemendikbud pada saat pembukaan acara di Hotel Almadera, Makassar, 28/12.

Menurut Jamjam, yang hendak dihasilkan dari workshop ini adalah lahirnya Rencana Aksi yang serupa dengan apa yang telah diinisiasi di Lombok atau Palu.

“Ke depan, perlu dipikirkan sekolah pendidikan aman bencana. Seperti apa, mau berapa, seribu, lima ribu? Apakah bisa segera direalisasikan untuk Indonesia bagian timur?” jelasnya.

Menurutnya, organisasi seperti BPPD baik provinsi maupun kab/kota serta Diknas diharapkan dapat berkolaborasi dalam mendorong berjalannya Sekolah Tangguh Bencana.

“Indikatornya, bagaimana memastikan kesiapsiagaan, ketersediaan fasilitas yang aman. Lalu ada manajemen sekolah yang mampu menghadapi risiko serta punya kapasitas,” imbuhnya.

Kepala BPBD Sulsel, Syamsibar memaparkan ‘Perencanaan Program Tanggap Bersama’ dan menegaskan bahwa Pemprov Sulsel, melalui Gubernur Nurdin Abdullah ingin menganggarkan dana hingga 100 miliar demi kesiapsiagaan bencana ke depannya.

“Bisakah dana 10% nasional untuk bidang pendidikan bisa dialokasikan hingga 2% untuk isu kebencanaan? Dari sekadar pertemuan evaluasi tahunan menjadi triwulan,” katanya menyodorkan gagasan.

Workshop yang dikelola oleh FIK KSM Takalar ini menghadirkan banyak narasumber yang kompeten di bidangnya seperti Suprayoga Hadi, Ahli Perencana Utama Bappenas, Prof. Sahabuddin, Staf ahli Menteri Sosial bidang teknologi kesejahteraan sosial, Wahana Visi Indonesia, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan serta Seknas SPAB.

Hadir pula Dr. Nuraini Rahma Hanifa dari Pusat Studi Gempa Nasional (PusGen PMTB-ITB), Yanti Sriyulianti/Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan serta aktivis pengorganisasi masyarakat di alur sungai di Gowa, Kaharuddin Daeng Muji dari FKMPSK-SS tentang ‘Berpikir Sistematis dalam Penanggulangan Bencana.’

Workshop ini membekali peserta tentang pentingnya penekanan pada upaya mendorong inisiatif ‘creating public value’ terkait isu kebencanaan dan pendidikan ini, bentuk dukungan dan legitimasi, kapasitas teknis di provinsi, kab/kota dan desa.

Muaranya pada pentingnya menyusun rencana aksi seperti fasilitasi regulasi, kebijakan, integrasi, advokasi. Penguatan kapasitas teknis seperti Sekolah Bencana Alam, pelatihan, pengembangan e-Learning.

Para peserta antusias terutama pada pembahasan tentang perlunya mainstreaming isu kesiapsiagaan bencana ke pengajaran yang dibawakan oleh Suprayoga Hadi, Ahli Perencana Utama Bappenas. Demikian pula Sahabuddin dari Kemensos yang membahas isu kerawanan sosial. Hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian selain isu-isu bencana alam seperti gempa atau tsunami.

Sesi menarik juga dipaparkan Zulfikri Anas yang menceritakan metode dan efektivitas pengajaran kreatif. Lalu menyusul Yanti Sriyulianti dari Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip) yang berbagi pengalaman memfasilitasi situasi tanggap darurat menunju sekolah atau madrasah ramah anak.

“Yang kita lakukan, memfasilitasi perekrutan dan mengirim satuan istimewa siaga pendidikan meliputi assessment dan deteksi,” kata Yanti.

Dia melanjutkan bahwa pihaknya mendukung pengelolaan POS pendidikan, bimbingan teknis dukung psikososial yang terarah pada pemulihan pendidikan.

Yanti mempresentasikan materi berjudul fasilitasi Sekolah Aman Bencana: Pembelajaran dari Gempa Pasigala, Sulteng dan Mamasa Sulbar.

“Kita juga memfasilitasi pembangunan kelas sementara berbahan lokal. Mendistribusikan bantuan hingga kampanye kembali belajar ke sekolah/madrasah. Kita ikut mendampimgi para pelopor kebaikan,” katanya.

Di hari kedua, peserta berdiskusi sesuai provinsi masing-masing dan mengisi form isian yang disiapkan oleh panitia berkaitan isu-isu kebencanaan, pengalaman pengintegrasian isu pendidikan dan kebencanaan serta usulan prioritas program untuk level Pusat, provinsi hingga sinkronisasi program.

Di sesi terakhir peserta menyatakan komitmennya untuk mempercepat keterlaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SAPB) di wilayah Indonesia bagian timur.

Para peserta sepakat dan menandatangani rencana pelaksanaan tiga pilar pendidikan aman bencana, yaitu fasilitas sekolah aman, manajemen bencana di sekolah dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.