Daftar Jasa dan Barang yang Tidak Dikenakan PPN

Ilustrasi Barang yang Tidak Dikenakan PPN. Unsplash/Sandy R.

PPN merupakan pajak dari makanan atau barang yang dikonsumsi. Meskipun diberlakukan untuk hampir semua barang di Indonesia, tak semua orang tahu bahwa ada beberapa jasa dan barang yang tidak dikenakan PPN.

Mengutip dari Jurnal Manajemen dan Akuntansi Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, Darmayanti N. (2012:30), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membebaskan sejumlah barang dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Barang-barang yang bebas dari pengenaan pajak ini penting diketahui supaya tidak salah dalam melaksanakan administrasi perpajakan.

Barang yang Tidak Dikenakan PPN

Ilustrasi Barang yang Tidak Dikenakan PPN. Unsplash/Pierre Bamin.

Pada Pasal 7 ayat 2 PP, terdapat jenis barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan dibebaskan oleh pajak. Adapun daftar barang yang tidak dikenakan PPN adalah sebagai berikut.

1. Barang Kebutuhan Pokok

Barang kebutuhan pokok merupakan barang yang tidak dikenakan PPN, maka bagi penjual yang sudah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau belum, tidak diwajibkan membuat faktur pajak. Berikut daftar barangnya:

2. Barang Umum

Barang umum yang tidak dikenakan PPN ini mengacu pada barang-barang yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Berikut diantaranya:

Jasa yang Tidak Dikenakan PPN

Ilustrasi Barang yang Tidak Dikenakan PPN. Unsplash/National Cancer I.

Pasal 4A ayat 3 berbunyi, jenis jasa yang tidak dikenakan PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:

Jasa yang tidak dikenakan PPN ini memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang dalam perjalanan waktu mengalami beberapa penyempurnaan.

Perubahan paling akhir adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, berdasarkan UU PPN Pasal 4A Ayat 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 16B

Bagian dalam UU HPP yang mengatur mengenai jasa yang tidak dikenakan PPN adalah Pasal 16B. Isinya berkisar mengenai jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Masing-masing jenis jasa tersebut diatur melalui peraturan teknis, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Demikian penjelasan mengenai daftar jasa dan barang yang tidak dikenakan PPN. (HEN)

Baca Juga: Besaran Denda Telat Bayar PPN yang Perlu Diketahui Wajib Pajak