Bupati Nurhidayah Dorong Pemulihan Ekonomi Selama Pandemi

Konten Media Partner
28 Juli 2021 21:22 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bupati Kotawaringin Barat, Hj Nurhidayah saat diwawancarai Kumparan.com/InfoPBUN : Lukman Hakim
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Kotawaringin Barat, Hj Nurhidayah saat diwawancarai Kumparan.com/InfoPBUN : Lukman Hakim
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
InfoPBUN, KOTAWARINGIN BARAT - Bupati Nurhidayah mendorong agar perekonomian daerah dapat kembali pulih akibat dampak pandemi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mempercepat realisasi anggaran.
ADVERTISEMENT
Sebab serapan anggaran di semester pertama tahun 2021 tergolong rendah, sehingga Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) diminta segera melaksanakan berbagai program yang direncanakan.
Berdasarkan laporan realisasi dukungan program Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) per Juni tahun 2021 realisasi serapan anggaran baru mencapai angka 21 persen.
Bupati Nurhidayah mengatakan pemerintah telah melakukan rapat koordinasi lintas sektoral untuk mempercepat realisasi anggaran di semester kedua tahun ini.
"Pemulihan ekonomi khususnya berkaitan dengam serapan anggaran, kita sudah ada rapat masalah ini. Di semester kedua ini Insyallah serapan anggaran kita akan naik," ungkap Bupati Nurhidayah saat diwawancarai Kumparan.com, Rabu (28/7/2021).
Bupati menuturkan minimnya serapan itu lantaran adanya refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Efeknya Pemerintah daerah turut melakukan penyesuaian.
ADVERTISEMENT
"Terjadinya recofusing-recofusing anggaran yang dilakukan pemerintah pusat khususnya menteri keuangan tentunya kita harus menyesuaikan, khususnya belanja ke pihak ketiga. Karena kami juga tidak ingim memaksakan sesuatu kalo anggarannya tidak ada," jelas Bupati.
Kata Bupati, pemerintah daerah saat ini telah menyiapkan berbagai program yang menyentuh langsung kepada masyarakat yang terdampak pandemi.
"Yang pasti kita sudah siapkan skema belanja itu terutama di dinas sosial itu ada kita anggarkan untuk bantuan sosial (bansos), kemudian dana desa kita yang sudah kita skemakan 8 persen dari dana desa itu untuk kebutuhan masyarakat melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT)," pungkasnya.