Bapenda Kobar Gelar Rakor Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-Kalteng

Rakor bertajuk Capacity Budilding ini diikuti perwakilan Bapenda se-Kalimantan Tengah (Kalteng), bank umum, asosiasi REI, camat, lurah dan kepala desa se-Kobar. Foto: Lukman Hakim/InfoPBUN

InfoPBUN, PANGKALAN BUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Kobar) setempat melaksanakan rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Ballroom Brits Hotel Pangkalan Bun, Selasa (17/10/2023).

Rapat koordinasi (Rakor) ini dibuka secara resmi oleh Pj Bupati Kobar yang diwakili Plh Sekda Juni Gultom. Rakor diikuti perwakilan Bapenda se-Kalimantan Tengah (Kalteng), bank umum, asosiasi REI, camat, lurah dan kepala desa se-Kobar.

Dalam laporannya, Kepala Bapenda Kobar M. Nursyah Ikhsan menyampaikan dengan adanya rakor ini diharapkan menjadi wadah sharing antar kabupaten/kota se-Kalteng dalam upaya meningkatkan pajak daerah di wilayah masing-masing.

Lanjut Ikhsan, Rakor tersebut diharapkan pula mampu meningkatkan kapasitas aparatur Bapenda untuk mengoptimalkan PAD berbasis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

"Optimalisasi sumber-sumber pajak daerah perlu dilakukan, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam upaya menunjang pembangunan," kata M. Nursyah Ikhsan.

Selain Rakor, dalam acara ini Bapenda Kobar juga melaksanakan launching aplikasi cerdas pajak dengan sistem integrasi digital (SINPELAJA) yang bisa diakses secara daring melalui smart phone oleh masyarakat Kobar.

Ikhsan berharap penggunaan aplikasi digital itu memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak daerah. Tak hanya itu, di dalam aplikasi juga wajib pajak bisa mengecek jumlah tagihan maupun tunggakan.

"Semoga dengan adanya aplikasi Sentuh Pajak Kobar memudahkan masyarakat Kobar tertib membayar pajak daerah. Aplikasinya bisa diunduh di playstore," terang Kepala Bapenda Kobar.

Pada kegiatan bertajuk Capacity Building ini, Bapenda Kobar menghadirkan 3 narasumber yakni Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktur Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah II dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng.