Krisis Politik Israel, Sebuah Kritik yang Dibalas Pemecatan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, memberikan keterangan terkait hasil pemilihan umum Israel di markas partai Likud di Yerusalem,Israel, Rabu (24/3). Foto: Ronen Zvulun/REUTERS

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kian mendapat sorotan dari rakyat Israel. Langkah pemerintahan PM Netanyahu dalam merombak lembaga peradilan Israel membuat ratusan ribu warga Israel melakukan unjuk rasa hingga demo besar-besaran di Yerusalem dan Tel Aviv. Mereka menentang keputusan Netanyahu dalam visi merombak konstitusi dengan mengubah sektor peradilan.

Kondisi perpecahan di kubu pemerintah Israel semakin memanas ketika Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel memecat Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Pemecatan Gallant yang notabene adalah “sahabat sejati” disebabkan oleh perbedaan pandangan keduanya terhadap langkah Netanyahu dalam mereformasi konstitusi Israel melalui reformasi sector peradilan. Gallant merupakan tokoh sekutu Netanyahu yang memprotes keras langkah kawan nya, PM Israel Benjamin Netanyahu.

Pernyataan Menhan Israel, Yoav Gallant, menolak kebijakan Netanyahu termuat dalam siaran televisi Israel pada 25 Maret 2023, ia beranggapan rencana Netanyahu tersebut membuat perpecahan di Israel, baik di tubuh militer hingga keamanan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, memberikan keterangan terkait hasil pemilihan umum Israel di markas partai Likud di Yerusalem,Israel, Rabu (24/3). Foto: Ronen Zvulun/REUTERS

Kritikan Gallant ini pun membuat dirinya dipecat oleh Netanyahu. Gallant mengkritik rencana Netanyahu karena keputusan nasional hendaknya dilakukan dengan dialog dengan segenap stakeholder serta ditunda hingga setahun ke depan dalam proses kebijakan Netanyahu tersebut.

Pemecatan Gallant membuat reaksi warga Israel kian memanas, ribuan warga berkumpul di Tel Aviv pada Minggu (26/3/2023) untuk melakukan demonstrasi besar-besaran terhadap keputusan Netanyahu tersebut.

Presiden Israel, Isaac Herzog pun bersuara, ia turut memprotes kebijakan Netanyahu dengan mencuit di Twitternya. “Demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya menyerukan agar Anda (Netanyahu) menghentikan proses legislatif ini secepatnya," cuit Herzog di Twitter.

Israel dengan segala polemik luar dan dalam negeri tengah dihadapi permasalahan internal politik mereka. Beragam tolakan menghujam keputusan Netanyahu, kediaman Netanyahu di Yerusalem tak luput jadi sasaran warga Israel yang murka dengan keputusan Perdana Menteri mereka. Gedung Parlemen Israel, Knesset pun tak luput dari kepungan warga.

Dalam tulisan opini ini, penulis mencoba melihat bagaimana langkah PM Israel Benjamin Netanyahu dapat memicu konflik politik di Israel. Dinamika kritik sesama anggota kabinet terhadap rencana Netanyahu turut disoroti.

Krisis Politik Israel: Kontrol Eksekutif terhadap Yudikatif

Orang-orang melakukan demonstrasi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanan dan pemerintah koalisi nasionalisnya melanjutkan pemeriksaan yudisialnya, di Yerusalem, Senin (27/3/2023). Foto: Ammar Awad/REUTERS

Dinamika politik di Israel bermuara pada respons warga Israel di berbagai wilayah. Krisis politik pun muncul akibat rencana Netanyahu. Pihak-pihak pengkritik yang notabene adalah anggota Kabinet Netanyahu pun di singkirkan.

Gallant adalah salah satu pihak yang berani bersuara lantang melawan rencana Netanyahu dalam reformasi hukum di Israel tersebut. Reformasi hukum yang direncanakan Netanyahu akan mengubah sistem peradilan dan hukum di negara Yahudi tersebut.

Pembatasan kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung (MA) Israel menjadi point dalam proposal rencana pemerintahan Netanyahu, sehingga di dalam hal ini dapat dilihat, bagaimana Netanyahu selaku pihak eksekutif ingin melakukan kontrol terhadap lembaga peradilan Yudikatif Israel.

Langkah rencana pemerintahan PM Israel Benjamin Netanyahu dalam mereformasi hukum di Israel menjadi menarik ketika di saat yang bersamaan status tersangka korupsi ada pada diri Netanyahu. Pembatasan kewenangan dan kekuasaan pada Mahkamah Agung Israel menjadi semacam throwback effect point bagi kedudukan terdakwa tindak pidana korupsi Netanyahu.

Krisis Politik Israel akibat rencana pemerintahan PM Benjamin Netanyahu nampaknya semakin tidak terbendung apabila Netanyahu tidak mengindahkan masukan dari beberapa koleganya, seperti Menhan Yoav Gallant.

Sikap antikritik mungkin dapat disematkan kepada Netanyahu dalam merespons, atau menindaklanjuti krisis politik di negara nya. Usulan dari Gallant untuk melakukan penghentian sementara pembahasan rencana reformasi hukum ala pemerintahan Netanyahu, sejatinya dapat menjadi pertimbangan Netanyahu untuk meredam kerusuhan meluas. Gallant yang juga sekutu baik Netanyahu di kabinet pemerintahan tentu memiliki pendapat atas rencana yang dilakukan oleh atasannya.

Dinamika dalam melihat kondisi politik di Israel sepatutnya menjadi pembelajaran kita bersama mengenai usulan dan kritikan dari sahabat atau kolega di dalam sebuah organisasi/lembaga. Kritikan dan masukan adalah hal yang wajar demi untuk menjaga check and balances dalam sebuah rencana kebijakan.

Langkah PM Benjamin Netanyahu untuk 'menyingkirkan' Menteri Pertahanan Yoav Gallant selaku pihak yang tidak sejalur dengannya menjadi contoh bagaimana krisis politik muncul akibat sikap “antikritik” di antara pemangku kebijakan.