Verifikasi PKH dan Koordinasi Bantuan Non Tunai

Kumparan.com - Menjelang penyaluran dana PKH dan juga Penerima Bantuan Non Tunai, Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial wilayah setempat terus memberikan pengawasan yang ketat agar Penerima Bantuan Non Tunai serta PKH (Program Keluarga Harapan) harus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dari Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal ini, Penerima Bantuan Non Tunai serta PKH (Program Keluarga Harapan) harus memiliki data yang valid dan tervalidasi. Tak hanya itu saja, Penerima Bantuan Non Tunai serta PKH (Program Keluarga Harapan) harus berbeda. Dalam hal ini, PKH tidak boleh menerima Bantuan Non Tunai dan begitupun sebaliknya.

Hal ini yang dilakukan oleh Polres Bangkalan pada awal pekan ini di Mapolres Bangkalan. Pun yang terlihat pada hari ini, ketika di Kecamatan Galis, Kapolsek Galis AKP Daky Dzul Qornain, S.H. menerima kunjungan Koordinator Kecamatan & TKSK dari Dinsos Bangkalan yakni Sdr. Toha terkait perihal Verifikasi & Validasi Keluarga Penerima Manfaat di 21 Desa di Kec. Galis, disampaikan oleh Sdr. Toha bahwa Verifikasi & Validasi tahun 2019 ini ditujukan utk Penerima Bantuan Non Tunai, tidak termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) karenanya data harus terupdate oleh Dinsos Bangkalan maupun Kementrian Sosial.

Kunjungan ini pun dilakukan pada Kamis hari ini, (14/02/2019) sekitar pukul 09.00 WIB di Polsek Galis. Koordinasi dengan pihak Dinas Sosial ini dilakukan untuk menjamin dan juga memastikan bahwa penerima PKH dan Bantuan Non Tunai benar-benar tepat sasaran.

"Koordinasi yang kami lakukan untuk menjamin bahwa penerima program Bansos ini tepat sasaran. Tugas kami hanya sekadar pengawasan dan penegakan hukum serta membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat,"ujar Kapolsek Galis AKP Daky Dzul Qornain, S.H. melalui Kasubbbag Humas Polres Bangkalan AKP Moch. Wiji Santoso. (Duwi)