Jeratan Pidana yang Kontroversial dalam RUU Ketahanan Keluarga

Gambar oleh ANURAG1112 dari Pixabay

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga sedang menjadi buah bibir baik di kalangan elite sampai netizen di media sosial. Isu tersebut tidak lain disebabkan oleh beberapa ketentuan pidana dalam RUU yang dinilai tidak tepat. Nah, dalam artikel ini kita akan membahas mengenai ketentuan pidana tersebut.

Pengertian Ketahanan Keluarga

Dalam Pasal 1 RUU Ketahanan Keluarga, yang dimaksud dengan ketahanan keluarga adalah kondisi dinamika keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun nonfisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional. Ketahanan keluarga bertujuan untuk menciptakan keluarga yang tangguh, memaksimalkan peran keluarga dalam membentuk karakter pada anak serta sebagai alat untuk membentuk manusia yang baik secara spiritual dan emosional.

Baca juga Aturan Baru RUU Ketahanan Keluarga: Sebelum Menikah Wajib Kursus

Jeratan Pidana yang Kontroversial dalam RUU Ketahanan Keluarga

Untuk mencapai tujuan itu, maka terdapat beberapa larangan yang harus ditaati oleh masyarakat yaitu:

1. Larangan Jual Beli Sperma atau Ovum

Pasal 31 Ayat (1) RUU Ketahanan Keluarga, setiap orang dilarang menjualbelikan sperma atau ovum, mendonorkan secara sukarela, menerima donor sperma atau ovum yang dilakukan secara mandiri ataupun melalui lembaga untuk keperluan memperoleh keturunan. Melanggar ketentuan ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

2. Larangan Melakukan Surogasi

Pasal 32 Ayat 1 RUU Ketahanan Keluarga, setiap orang dilarang melakukan surogasi untuk memperoleh keturunan. Surogasi itu sendiri merupakan perjanjian seorang wanita untuk menjalani kehamilan bagi orang lain, yang mana setelah anak itu lahir, orang lain tersebut menjadi orang tuanya.

Melanggar ketentuan ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.

Semoga bermanfaat.

Bila anda ingin bertanya lebih lanjut ataupun berdiskusi terkait persoalan hukum segera hubungi kami di Instagram ngertihukum.id atau YouTube Ngerti Hukum Channel.

Ditulis oleh Fikra Eka Prawira Sudrajat

Founder Ngerti Hukum