aynoywcxfaucmngvxqpm

Ilustrasi properti (Foto:Ari Bowo Sucipto/Antara)

Terpilihnya pasangan Anies-Sandi sebagai Gubernur DKI Jakarta diharapkan membawa angin segar bagi warga Jakarta. Pasangan yang terkenal dengan tag line 'oke oce' ini selalu menyerukan program beli rumah dengan Down Payment (DP) 0 rupiah atau beli rumah tanpa biaya uang muka.
Masyarakat pun menantikan realisasi janji pasangan no 3 itu. Dalam janjinya, Anies-Sandi mengaku akan memberikan DP 0 rupiah bagi warga Jakarta yang ingin membeli rumah dengan harga Rp 350 juta. Namun, program yang diusung pasangan Anies-Sandi ini menuai banyak tanggapan.
Ekonom PT Bank Permata, Josua Pardede menilai, melihat kondisi Jakarta, konsep pasangan Anies-Sandi ini masih sulit untuk direalisasikan. Menurut Josua, konsep yang diusung Anies-Sandi belum terlalu matang. Sehingga dikhawatirkan hanya memberikan harapan palsu kepada warga Jakarta.
"Program DP 0 rupiah saya pikir konsepnya belum matang. Untuk mendapatkan perumahan dengan harga Rp 350 juta cukup sulit ya untuk di dalam Jakarta," jelas Josua kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (21/4).

dlegmh0uecmvpkrktvnf

Perumahan Cordova Residence di Depok (Foto:Novan Nurul Alam/kumparan)

Jangan Seperti di AS
Memiliki rumah di ibu kota memang menjadi impian semua orang. Namun, impian itu pun harus pupus mengingat lahan yang ada di Jakarta tak begitu luas, bakan harga-harganya pun cukup mahal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, David Samual menyebutkan, untuk saat ini mendapatkan rumah di Jakarta dengan harga murah tidaklah mudah. Bahkan ia menyebutkan jika pasangan Anies-Sandi menawarkan harga murah Rp 350 juta menurut David itu lebih tepat untuk harga Rumah Susun.
"Itu lebih cocok rumah susun ya karena kalau landed house enggak ada di Jakarta harga Rp 350 juta," katanya saat dihubungi kumparan.

e5v7pmx2oufrtoomkvuh

Stand Binakarya Groupdi Indonesia Properti Expo. (Foto:Novan Nurul Alam/kumparan)

Bagi David, program yang diusung pasangan yang dikenal dengan oke oce ini diharapkan bisa tepat sasaran. Ia juga menyarankan agar bisa terealisasi, dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan. David mengatakan, untuk program pembelian rumah sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
"Artinya DP-nya 15 persen, jadi kalau sesuai aturan itu belum bisa dilakukan, tapi kalau misalnya ini program pemerintah daerah atau pusat itu bisa dikecualikan. Jadi kalau menurut aturan itu bisa saja dilakukan. Berarti ini harus ada anggaran dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk memberikan semacam subsidi untuk menalangi dulu sementara untuk DP-nya," kata David.
Jika pemerintah menerapkan pembelian rumah tanpa DP, David mengkhawatirkan jika nanti dapat mengganggu perekonomian. Oleh karena itu, dengan bantuan pemerintah untuk menalangi DP merupakan solusi yang tepat.
Selain itu, ia juga berharap program ini bisa tepat sasaran. Sebab, program bersubsidi banyak dimanfaatkan oleh spekulan.
"Harus diawasi karena nanti program ini banyak dimanfaatkan oleh para spekluan," jelasnya.
Ia juga mencontohkan, negara Amerika yang tidak menetapkan uang muka dalam pembelian rumah murah ternyata menyebabkan kredit macet tinggi. Sehingga ia berharap dengan diterapkannya program tersebut tidak membuat kredit macet di Indonesia semakin tinggi.
"Program ini harus ditentukan untuk masyarakat yang sudah punya pekerjaan, iya kalau enggak punya kerjaan tetap nanti dikhawatirkan seperti di Amerika. Mereka no income, no job, no asset (tapi memaksakan beli rumah), itu jadi krisis ekonomi kan dimulai dari itu, KPR yang kualitas kreditnya rendah tapi dipaksakan program pemerintah seperti itu," jelasnya.

odn1goj6ba4qxwim7ijp

Infografis Program DP Nol Rupiah (Foto:Faisal Nu'man/kumparan)