Samsat Digital Mandiri Pemprov Jabar Jadi Percontohan Nasional

Pemprov Jabar menggandeng Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menampilkan layanan publik dalam peringatan acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di GBK, Jakarta. Foto: Istimewa

Ciremaitoday.com, Bandung-Samsat Digital Mandiri yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov jabar) beserta tim pembina Samsat menjadi percontohan nasional. Selain untuk melakukan digitalisasi, layanan itu bertujuan untuk menghilangkan potensi pungutan liar (pungli).

Samsat Digital Mandiri adalah perangkat pembayaran pajak tahunan tanpa keberadaan petugas dengan cara Tapping KTP dan pemindaian sidik jari. Setelah itu, para wajib pajak dapat langsung mengetahui status pajak kendaraannya.

Metode pembayaran dilakukan secara Non Tunai, bukti pembayaran pajak dan SWDKLLJ hingga pengesahan STNK-nya dikirim melalui Whatsapp dan email dalam bentuk file digital (paperless).

Hal itu pula yang membuat Pemprov Jabar menggandeng Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menampilkan layanan publik dalam peringatan acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di GBK, Jakarta.

"Alhamdulillah kami dipercaya. Tentu banyak pihak yang terlibat dalam inovasi ini, di antaranya Tim Pembina Samsat Jawa Barat. Selain itu, kami mengapresiasi ini dijadikan percontohan atau rujukan nasional dalam layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor," kata Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik, melalui keterangan yang diterima pada Jumat (15/12).

Dedi menilai hal itu merupakan motivasi untuk dapat terus berinovasi demi memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Dengan kemudahan, pendapatan daerah pun dapat meningkat.

Tahun 2024, Kios Samsat Digital Mandiri akan disebar secara bertahap di berbagai pusat keramaian seperti mal, terminal, stasiun, wilayah perkantoran hingga SPBU 24 jam.

"Ini jadi motivasi kami untuk terus melakukan inovasi lain yang muaranya tidak hanya pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi kemudahan layanan bagi wajib pajak dan transparan," ucapnya.

Diketahui, dalam acara pembukaan Hakordia, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin turut menghadiri peringatan Hakordia. Dalam acara tersebut diluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI sebagai aplikasi umum yang menjadi salah satu pendorong strategi pencegahan korupsi.

Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang berkontribusi memberikan sistem untuk modifikasi.

Selain itu, Pemprov Jabar juga mendapatkan Penghargaan Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2023 dengan kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bidang Pencegahan Tahun 2023 dengan capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) 95,94 dan Sertifikat Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 48 bidang.(*)